TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah memutuskan untuk memindahkan sementara kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kabul, Afghanistan ke Islamabad, Pakistan.
Awalnya, rencana pemerintah Indonesia hanya tetap melakukan misi diplomatik di Kabul dengan tim yang terbatas.
Akan tetapi, melihat situasi perkembangan baru di Kabul, rencana itu pun diurungkan.
Baca juga: Proses Panjang di Balik Evakuasi Rahasia 26 WNI dari Afghanistan, Izin Mendarat Sempat Ditunda
Hal itu disampaikan Menlu Retno Marsudi saat konferensi pers penyambutan evakuasi WNI dari Afghanistan.
"Semula, kita merencanakan untuk tetap melakukan misi KBRI Kabul dengan tim kecil atau tim esensial yang terbatas."
"Namun demikian, di saat-saat terakhir proses evakuasi, terjadi perkembangan baru dan untuk sementara operasi KBRI Kabul dilakukan dari Islamabad," kata Retno, dikutip dari YouTube Kemenlu, Sabtu (21/8/2021).
Adapun tim tersebut terdiri dari 1 orang kuasa sementara dan 3 orang home staff.
Retno mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan perdamaian di negara timur tengah itu.
Baca juga: HNW Ingatkan Menlu Agar Lanjutkan Lobi Internasional untuk Perdamaian Afghanistan
Menanggapi hal itu, pengamat intelijen Rizal Darma Putra menyayangkan keputusan pemerintah memindahkan KBRI Kabul ke Islamabad.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara netral bisa tetap melakukan misi diplomatik langsung di Kabul sambil memantau situasi terkini yang berkembang.
Tentunya, hal itu dilakukan dengan tetap memerhatikan faktor keaman di sana.
"Menurut saya, agak tergesa-gesa kita meninggalkan Afghanistan, karena ada beberapa negara yang justru tetap menjalankan misi diplomatiknya."
"Pemerintah kita seharusnya bisa menjembatani, menjalankan misi diplomatik sambil memonitor," kata Rizal, dikutip dari tayangan YouTube TV One, Sabtu (21/8/2021).
Baca juga: TB Hasanuddin: Afghanistan Tak Seindah yang Dibayangkan
Dengan tetap berada di Kabul, kata Rizal, Indonesia bisa menjalin komunikasi beberapa pihak, baik itu Taliban maupun dengan negara-negara barat.