TRIBUNNEWS.COM - Taliban diperkirakan akan mengumumkan pemerintahan pada Jumat (3/9/2021) dengan rezim baru di bawah pengawasan internasional yang ketat.
Diketahui, sebelumnya Taliban telah berjanji untuk memerintah Afghanistan dengan toleransi lebih besar, terutama mengenai hak-hak perempuan.
Dua sumber Taliban mengatakan pada AFP pengumuman akan dilakukan selepas salat Jumat.
Sementara Barat mengadopsi pendekatan kepada Taliban dengan cara menunggu-dan-melihat, ada beberapa tanda-tanda keterlibatan mereka dengan para pemimpin baru.
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengatakan telah memulai kembali penerbangan kemanusiaan ke beberapa negara bagian itu, yang menghubungkan ibu kota Pakistan, Islamabad, dengan Mazar-i-Sharif di Afghanistan utara dan Kandahar di Selatan.
Baca juga: Diburu Taliban hingga Disiksa, Polisi Wanita Afghanistan Gulafroz: Saya Tak Bisa Berbuat Apa-apa
Baca juga: Sosok Hibatullah Akhundzada, Pemimpin Taliban yang Jadi Otoritas Tertinggi Afghanistan
Seorang juru bicara Taliban, mencuit di Twitter pada Jumat pagi, bahwa Kementerian Luar Negeri China telah berjanji untuk tetap membuka kedutaan besarnya di Afghanistan dan "meningkatkan" hubungan serta bantuan kemanusiaan.
Western Union dan Moneygram juga menyampaikan mereka melanjutkan pengiriman uang, yang diandalkan oleh banyak orang di Afghanistan dari kerabat di luar negeri untuk bertahan hidup.
Kemudian, Qatar mengatakan sedang bekerja untuk membuka kembali bandara di Kabul - khusus jalur untuk menyalurkan bantuan.
Sementara itu, menteri luar negeri Inggris dan Italia, keduanya akan berkunjung ke Afghanistan dalam beberapa hari mendatang untuk membahas nasib para pengungsi yang masih berharap melarikan diri.
Taliban telah berjanji untuk lebih akomodatif daripada pemerintahan pertama mereka pada 1996 hingga 2001.
Rezim pertama Taliban terkenal dengan interpretasinya yang brutal dan kekerasan hukum Islam.
Serta perlakuannya terhadap perempuan, yang dipaksa berada di rumah, dilarang sekolah dan bekerja, juga dibatasi kebebasan bergeraknya.
Sebelumnya, pada Kamis (2/9/2021), Taliban mengonfirmasi pemimpin tertinggi kelompok itu, Hibatullah Akhundzada, akan menjadi otoritas tertinggi Afghanistan.
Sementara itu, akan ada presiden atau perdana menteri yang akan menjalankan Afghanistan di bawah otoritasnya.