Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Taliban diperkirakan akan mengumumkan pemerintahan pada Jumat (3/9/2021) dengan rezim baru di bawah pengawasan internasional yang ketat.
Diketahui, sebelumnya Taliban telah berjanji untuk memerintah Afghanistan dengan toleransi lebih besar, terutama mengenai hak-hak perempuan.
Dua sumber Taliban mengatakan pada AFP pengumuman akan dilakukan selepas salat Jumat.
Sementara Barat mengadopsi pendekatan kepada Taliban dengan cara menunggu-dan-melihat, ada beberapa tanda-tanda keterlibatan mereka dengan para pemimpin baru.
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengatakan telah memulai kembali penerbangan kemanusiaan ke beberapa negara bagian itu, yang menghubungkan ibu kota Pakistan, Islamabad, dengan Mazar-i-Sharif di Afghanistan utara dan Kandahar di Selatan.
Baca juga: Diburu Taliban hingga Disiksa, Polisi Wanita Afghanistan Gulafroz: Saya Tak Bisa Berbuat Apa-apa
Baca juga: Sosok Hibatullah Akhundzada, Pemimpin Taliban yang Jadi Otoritas Tertinggi Afghanistan
Seorang juru bicara Taliban, mencuit di Twitter pada Jumat pagi, bahwa Kementerian Luar Negeri China telah berjanji untuk tetap membuka kedutaan besarnya di Afghanistan dan "meningkatkan" hubungan serta bantuan kemanusiaan.
Western Union dan Moneygram juga menyampaikan mereka melanjutkan pengiriman uang, yang diandalkan oleh banyak orang di Afghanistan dari kerabat di luar negeri untuk bertahan hidup.
Kemudian, Qatar mengatakan sedang bekerja untuk membuka kembali bandara di Kabul - khusus jalur untuk menyalurkan bantuan.
Sementara itu, menteri luar negeri Inggris dan Italia, keduanya akan berkunjung ke Afghanistan dalam beberapa hari mendatang untuk membahas nasib para pengungsi yang masih berharap melarikan diri.
Taliban telah berjanji untuk lebih akomodatif daripada pemerintahan pertama mereka pada 1996 hingga 2001.
Rezim pertama Taliban terkenal dengan interpretasinya yang brutal dan kekerasan hukum Islam.
Serta perlakuannya terhadap perempuan, yang dipaksa berada di rumah, dilarang sekolah dan bekerja, juga dibatasi kebebasan bergeraknya.
Sebelumnya, pada Kamis (2/9/2021), Taliban mengonfirmasi pemimpin tertinggi kelompok itu, Hibatullah Akhundzada, akan menjadi otoritas tertinggi Afghanistan.
Sementara itu, akan ada presiden atau perdana menteri yang akan menjalankan Afghanistan di bawah otoritasnya.
Dikutip dari Al Arabiya, Taliban mengatakan diskusi tentang pembentukan pemerintahan baru telah selesai dan mereka akan segera membuat pengumuman.
Baca juga: Prediksi Kabinet Taliban, Ada Mantan Tahanan Guantanamo, Tampaknya akan Diumumkan dalam Waktu Dekat
Baca juga: Bertemu Taliban di Doha, Menlu Retno Marsudi Sampaikan Tiga Pesan
"Konsultasi tentang pemerintahan baru hampir selesai dan diskusi tentang kabinet juga telah diadakan."
"Pemerintah (berdasarkan hukum) Islam akan kami umumkan," kata anggota komisi budaya Taliban, Anamullah Samangani.
Ia menambahkan, "Tidak ada keraguan tentang kehadiran Panglima Umat (Akhundzada) di pemerintahan."
"Ia akan menjadi pemimpin pemerintahan dan seharusnya tidak ada pertanyaan mengenai hal ini."
Apakah Wanita akan Bergabung dalam Pemerintahan?
Sebelumnya, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengungkapkan berbagi kekuasaan bukanlah prioritas Taliban untuk saat ini.
"Tidak ada kesepakatan dengan pemimpin politik manapun untuk memasukkan mereka ke dalam pemerintahan," katanya.
"Saya ingin memperjelas bahwa ini bukan fokus kami untuk berbagi pemerintahan dengan orang lain," imbuhnya.
Saat ditanya apakah akan ada perempuan dalam kabinet baru Afghanistan, Mujahid menjelaskan hal tersebut menjadi keputusan kepemimpinan.
Mengutip Reuters, ia tidak bisa mengantisipasi apapun keputusan para petinggi.
Baca juga: Taliban Andalkan Pendanaan dari China Untuk Pulihkan Ekonomi, Dukung Jalur Sutra Baru
Baca juga: Taliban Menyerang Kelompok Perlawanan di Lembah Panjshir Setelah Perundingan Gagal
Disisi lain, Mujahid mengungkapkan para pejabat telah ditunjuk untuk menjalankan lembaga-lembaga utama, termasuk kementerian kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta bank sentral.
Sementara itu, pemimpin senior Taliban mengatakan Rahbari Syura telah melontarkan gagasan bahwa pengumuman kabinet harus dilakukan Akhundzada sendiri lewat pidato yang disiarkan secara nasional.
"Jika Amirul Mukminin (sebutan untuk Akhundzada) tak ingin tampil di depan umum, dia bisa mencalonkan orang kepercayaan dan pemimpin senior untuk mengumumkannya," ujarnya, dilansir VOA.
Rahbari Syura juga berpandangan bahwa kabinet harus diumumkan pada minggu pertama September dan nama pemerintahan baru Taliban harus Imarah Islam Afghanistan.
Namun, keputusan itu memerlukan persetujuan Akhundzada.
Taliban Izinkan Wanita Afghanistan Melanjutkan Pendidikan
Taliban akan mengizinkan wanita Afghanistan untuk menempuh studi di perguruan tinggi.
Namun, pihaknya melarang keras kelas campuran.
Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Taliban, Abdul Haqi Haqqani, Minggu (29/8/2021).
Taliban sendiri sebelumnya sudah berjanji akan memerintah dengan sistem berbeda dibandingkan 1990-an silam, di mana anak perempuan dan wanita dewasa dilarang mengenyam pendidikan.
Baca juga: Amerika Tinggalkan Pesawat serta Helikopter Rusak, Taliban Marah dan Merasa Dikhianati
Baca juga: Intelijen Inggris Akui Kecolongan Soal Pergerakan Taliban di Afghanistan
"Orang-orang Afghanistan akan melanjutkan pendidikan tinggi mereka berdasarkan hukum Syariah secara aman, tanpa berada di lingkungan campuran pria dan wanita," katanya pada pertemuan dengan para tetua, dikutip dari AFP.
Ia mengatakan Taliban ingin "menciptakan kurikulum yang masuk akal dan Islami yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, nasional dan sejarah kami, serta disisi lain mampu bersaing dengan negara lain."
Anak perempuan dan laki-laki juga akan dipisahkan di sekolah dasar dan menengah.
Tak hanya itu, Haqqani mengungkapkan Taliban melarang pria untuk mengajar siswa perempuan.
"Laki-laki tidak akan diizinkan untuk mengajar anak perempuan," ujarnya, dilansir India Today.
Haqqani diketahui mengkritik sistem pendidikan saat ini, dengan mengatakan sistem di Afghanistan gagal mematuhi prinsip-prinsip Islam.
"Setiap hal yang bertentangan dengan Islam dalam sistem pendidikan akan dihapus," tegasnya.
Baca artikel terkait konflk di Afghanistan
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)