Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat prihatin dengan susunan pemerintahan baru Afghanistan yang dipimpin Taliban.
Dilansir BBC, pemerintahan ini seluruhnya beranggotakan laki-laki dan beberapa diantaranya masuk dalam daftar hitam AS.
Kabinet sementara dipimpin Mullah Mohammad Hassan Akhund, sosok yang masuk dalam catatan hitam PBB.
Sementara itu, pejabat Taliban bernama Sirajuddin Haqqani yang menjadi Menteri Dalam Negeri merupakan buronan FBI.
Sirajuddin Haqqani merupakan kepala kelompok militan jaringan Haqqani yang berafiliasi dengan Taliban dan berhubungan dekat dengan Al Qaeda.
Baca juga: PROFIL 7 Pemimpin Taliban yang akan Jalankan Pemerintahan Afghanistan, Mohammad Akhund sebagai PM
Baca juga: Taliban Umumkan Susunan Kabinet, Semua Anggotanya Laki-laki, Ada yang Masuk Daftar Buronan FBI
Kelompok Haqqani disebut ada di balik beberapa serangan mematikan selama 20 tahun perang Afghanistan, salah satunya bom truk di Kabul pada 2017 yang menewaskan lebih dari 150 orang.
Menurut profilnya di FBI, Sirajuddin Haqqani dicari untuk diinterogasi terkait serangan di sebuah hotel di Kabul pada 2008 yang menewaskan 6 orang termasuk satu warga AS.
"Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tidak ada wanita."
"Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu," bunyi pernyataan Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (7/9/2021).
Pernyataan dari pemerintah AS ini menyebut, bahwa negaranya akan menilai Taliban dari tindakan dan bukan dari kata-katanya.
Lebih lanjut, pernyataan juga menjelaskan bahwa Washington "memegang komitmen Taliban" untuk mengizinkan warga asing dan Afghanistan yang memiliki dokumen untuk pergi.
"Termasuk mengizinkan penerbangan yang saat ini siap terbang keluar dari Afghanistan," jelas pernyataan.
"Kami juga menegaskan kembali harapan kami yang jelas bahwa Taliban memastikan bahwa tanah Afghanistan tidak digunakan untuk mengancam negara lain."
"Dunia mengawasi dengan cermat," bunyi pernyataan Departemen Luar Negeri AS.
Menteri Menjalankan Syariat Islam
Sebelumnya pada Selasa, sebuah pernyataan yang dikaitkan dengan Pemimpin Tertinggi Taliban, Mawlawi Hibatullah Akhundzada mengatakan kepada pemerintah baru untuk menegakkan Hukum Syariah.
Menurut pernyataan yang dirilis dalam Bahasa Inggris itu, Taliban mengaku ingin menjalin hubungan sehat dengan negara tetangga dan negara lainnya.
Taliban, dalam pernyataannya, berjanji akan menghormati hukum dan perjanjian internasional "yang tidak bertentangan dengan Islam, hukum, dan nilai kebangsaan negara".
Perdana Menteri Afghanistan sementara yang baru, Hassan Akhund merupakan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Afghanistan dari tahun 1996-2001.
Hassan Akhund merupakan sosok yang berpengaruh dari sisi gerakan agama.
Penunjukannya dipandang sebagai kompromi, setelah laporan baru-baru ini tentang pertikaian antara beberapa tokoh Taliban yang relatif moderat dan rekan-rekan garis keras mereka.
Baca juga: Aturan Taliban Soal Pembagian Gender Di Ruang Kelas Sekolah Di Afghanistan Tuai Pro dan Kontra
Baca juga: WHO: Ratusan Pusat Kesehatan di Afghanistan Terancam Ditutup
Seorang tokoh senior Taliban mencoba menerangkan saat ditanya alasan tidak ada wanita dalam pemerintahan baru Afghanistan.
Pejabat Taliban itu mengatakan bahwa penyusunan kabinet memang belum selesai.
Meski Taliban mengklaim telah mengendalikan Afghanistan secara penuh, pejuang anti-Taliban di Lembah Panjshir (NRF) menyebut pengumuman kabinet itu ilegal.
Kelompok Taliban kembali menguasai Afghanistan setelah serangan besar-besaran tiga pekan yang lalu.
Kebangkitan militan ini bersamaan dengan penarikan pasukan asing, menandai berakhirnya Perang Afghanistan selama 20 tahun di bawah pimpinan AS.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)