Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyalahkan Partai Republik karena menghalangi upaya pemerintah untuk menaikkan atau menangguhkan batas pinjaman AS serta mencegah risiko gagal bayar (default) pertama yang tentu saja berbahaya pada utang nasional.
Biden mengecam partai tersebut atas apa yang ia anggap sebagai perilaku munafik, Senin (4/10/2021).
Hal itu karena Republik telah menambahkan hampir 8 triliun dolar AS ke utang nasional negara itu selama pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, namun kemudian menolak membayar pemotongan dan pengeluaran pajak yang telah disetujui.
Dikutip dari laman CNBC, Selasa (5/10/2021), Biden mengatakan bahwa para pemimpin Republik menolak permintaan Gedung Putih agar mereka melepaskan filibuster dan mengizinkan Demokrat meloloskan Undang-undang (UU) untuk menaikkan plafon.
"Partai Republik tidak akan memilih untuk menaikkan utang untuk menutupi pengeluaran mereka sendiri. Partai Republik tidak hanya menolak untuk melakukan pekerjaan mereka, mereka juga mengancam akan menggunakan kekuatan mereka untuk mencegah kami melakukan pekerjaan kami yakni menyelamatkan ekonomi dari peristiwa bencana," kata Biden.
Biden pun kemudian meminta partai ini untuk menyingkir dan tidak menghalangi upaya pemerintah dalam menyelamatkan ekonomi negara itu.
"Saya pikir sejujurnya itu munafik, berbahaya dan memalukan. Jadi minggir saja," tegas Biden.
Baca juga: Bencana Ekonomi AS Imbas Gagal Bayar Utang Kurang dari 3 Pekan, Biden: Nasib di Tangan Kongres
Sementara itu, Kantor Pemimpin Senat Republik Mitch McConnell belum menanggapi pernyataan keras yang dilontarkan Biden.
Sebelumnya, Departemen Keuangan AS telah memperingatkan pada pekan lalu bahwa anggota parlemen harus mengatasi pagu utang sebelum 18 Oktober mendatang, yang disebut sebagai tanggal jatuh tempo.
Pada saat yang sama, para pejabat negara itu memperkirakan bahwa AS akan melakukan upaya darurat untuk menghormati pembayaran obligasinya.
Baca juga: Soroti Persyaratan Vaksin Covid-19, Biden Kunjungi Chicago 7 Oktober 2021
Para Ekonom pun hanya bisa menebak konsekuensi gagal bayar AS yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Namun, banyak tokoh, termasuk Menteri Keuangan AS Janet Yellen yang menilai bahwa risiko gagal bayar ini tentu akan menjadi 'bencana'.
Yellen telah menekankan kepada Ketua DPR dari perwakilan negara bagian California, Nancy Pelosi bahwa berkurangnya kepercayaan pada kemampuan AS untuk memperbaiki IOU secara tepat waktu, kemungkinan akan memicu terjadinya sederet hal buruk dalam perekonomian global.
Mulai dari lonjakan suku bunga di seluruh perekonomian, menodai peran dolar sebagai mata uang cadangan dunia, hingga mengirimkan gelombang kejut melalui pasar keuangan.
Di sisi lain, politisi dari Republik dan Demokrat mengakui bahwa pagu utang memang harus ditingkatkan atau risiko bencana ekonomi akan menjadi kenyataan.
Namun yang tidak disetujui kedua partai itu adalah tentang bagaimana mengangkat batas, dengan masing-masing mencoba menggunakan masalah ini sebagai 'senjata politik'.
"Partai Republik yang frustrasi dengan apa yang mereka lihat sebagai rencana pengeluaran sembrono Demokrat, harus memasukkan penangguhan plafon dalam kebijakan sosial dan Rancangan Undang-undang iklim mereka yang luas," kata Pelosi dan Pemimpin Mayoritas Senat dari negara bagian New York, Chuck Schumer.
Demokrat pun menggunakan proses khusus yang dikenal sebagai rekonsiliasi anggaran untuk mencoba melewati triliunan pengeluaran demi memperluas serta menciptakan pendidikan, perawatan kesehatan, kebijakan iklim, dan program lainnya.
Baca juga: Presiden AS Joe Biden Desak Warga untuk Segera Disuntik Vaksin Booster, Ia akan Lakukan Hal Sama
Rekonsiliasi akan memungkinkan partai untuk meloloskan RUU itu dengan mayoritas sederhana di Senat versus persyaratan 60 suara yang biasa.
Namun, senator Republik dari negara bagian Kentucky, McConnell, telah menegaskan bahwa tidak ada anggota kaukusnya yang akan mendukung upaya Demokrat untuk menaikkan plafon.
Ia berpendapat bahwa tanggung jawab tersebut sepenuhnya ada di tangan partai tersebut yang mengendalikan Kongres dan Gedung Putih.
Pemimpin minoritas itu pun menggarisbawahi komitmen tersebut dalam sebuah surat yang dikirimkan kepada Biden pada Senin kemarin.
"Sejak pertengahan Juli, Partai Republik secara jelas menyatakan bahwa Demokrat perlu menaikkan batas utang mereka sendiri. Bipartisanship bukanlah saklar lampu yang dapat digunakan oleh Pembicara Pelosi dan Pemimpin Schumer untuk sekadar meminjam uang dan mematikannya untuk membelanjakannya," tulis McConnell.
McConnell pun kembali menekankan bahwa partainya telah memberikan peringatan kepada Demokrat untuk menangani masalah ini tanpa melibatkan Republik.
"Selama dua setengah bulan, kami hanya memperingatkan bahwa karena partai anda ingin memerintah sendiri, maka tentu harus menangani batas utang itu sendiri juga," tegas McConnell, mengacu pada upaya rekonsiliasi.
Sebagai Pemimpin Kaukus Partai Republik di Senat AS, McConnell hanya ingin melindungi rekan-rekannya di Partai Republik menjelang pemilihan paruh waktu 2022.
Karena anggota Partai Republik yang memilih plafon atau penangguhan utang, terlepas dari kebutuhan ekonominya, akan rentan terhadap serangan dari penantang utama yakni Demokrat yang dapat meminta kenaikan batas pinjaman sebagai dukungan untuk pengeluaran yang lebih banyak lagi.
Perlu diketahui, meningkatkan atau menangguhkan plafon utang, tidak secara otomatis mengizinkan pengeluaran bagi pemerintah baru, melainkan hanya memungkinkan Departemen Keuangan untuk melunasi utang serta pembayaran bunga hasil pengeluaran sebelumnya.
Yellen dan Ekonom lainnya pun membandingkan proses tersebut dengan kenaikan batas pinjaman kartu kredit.
Bahkan jika pemerintahan Biden tidak mengeluarkan pengeluaran baru pun, anggota parlemen masih perlu menyetujui penangguhan atau peningkatan batas untuk memungkinkan Departemen Keuangan melunasi tagihan negara.
Namun dengan Demokrat bergegas untuk memangkas kembali tagihan jaring pengaman sosial 3,5 triliun dolar AS mereka, beberapa anggota Partai Republik akhirnya menyamakan suara dengan menaikkan plafon sebagai dukungan implisit dari inisiatif itu.
"Demokrat ingin Partai Republik menaikkan pagu utang lebih tinggi daripada yang seharusnya diperlukan untuk membayar pengeluaran mereka sebesar 3,5 hingga 5 triliun dolar AS," kata Senator Republik dari negara bagian Pennsylvania, McConnell dalam sebuah cuitannya di Twitter pada Selasa waktu setempat.
Menurutnya, jika kegagalan menaikkan pagu utang dianggap sebagai bencana seperti yang dikatakan Demokrat, mereka akan menggunakan mekanisme yang sama dengan yang digunakan saat ini untuk memajukan pajak dan pengeluaran mereka demi menaikkan pagu utang.
Sedangkan Demokrat berpendapat, meningkatkan batas harus menjadi upaya bipartisan dan mencatat bahwa mereka mendukung kenaikan hingga mencapai batas yang pernah disepakati di bawah pemerintahan Trump.
Partai tersebut juga berhati-hati dalam menyetujui untuk memasukkan plafon utang dalam RUU rekonsiliasi mereka.
Schumer mengatakan kepada rekan-rekannya di Demokrat dalam sebuah surat pada Senin kemarin bahwa tagihan plafon utang itu akan diupayakan untuk lolos sebelum akhir minggu ini.
"Biar saya jelaskan tentang tugas di hadapan kita, kita harus mendapatkan tagihan ke meja Presiden yang menangani batas utang pada akhir minggu. Kita tidak memiliki kemewahan untuk menunggu hingga 18 Oktober, karena merupakan tanggung jawab kita untuk meyakinkan kembali kepada dunia bahwa Amerika Serikat memenuhi kewajiban secara tepat waktu," tulis Schumer.