News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Krisis Myanmar

Giliran Kuasa Hukum Aung San Suu Kyi Dibungkam Junta Militer, Ucapannya Dinilai Bikin Gaduh

Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Dalam foto file yang diambil pada 17 Juli 2019 ini, Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi berbicara selama upacara pembukaan Pusat Inovasi Yangon di Yangon. Pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi terkena dua dakwaan pidana baru ketika dia muncul di pengadilan melalui tautan video pada 1 Maret 2021, sebulan setelah kudeta militer yang memicu protes besar-besaran tanpa henti

Suu Kyi didakwa serangkaian pelanggaran, diantaranya melanggar aturan Covid-19, mengimpor barang secara ilegal, memiliki radio dua arah, menghasut publik, dan melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi.

Dalam korespondensi terbarunya dengan media, Khin Maung Zaw pada Selasa memberikan ringkasan kesaksian dari rekan Suu Kyi, yakni Presiden Win Myint.

Win Myint mengatakan kepada pengadilan bahwa militer menyuruhnya mengundurkan diri beberapa jam sebelum kudeta dengan beberapa ancaman.

Namun Presiden Win Myint menolak permintaan itu.

Pengacara itu mengatakan, Suu Kyi meminta dirinya untuk mengumumkan kesaksian Win Myint.

Sebelumnya, militer Myanmar menyatakan tidak akan menghalangi kunjungan utusan ASEAN.

Namun, mereka tidak mengizinkan utusan menemui Aung San Suu Kyi karena didakwa melakukan kejahatan.

Foto yang diambil pada 19 Agustus 2020, Presiden Myanmar Win Myint (kanan) dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi mengenakan masker setelah sesi foto mereka selama upacara pembukaan Konferensi Perdamaian Serikat ke-4 (Panglong Abad 21) di Pusat Konvensi Internasional Myanmar (2) di Naypyidaw. (AFP)

Baca juga: Militer Myanmar Tak Akan Izinkan Utusan Khusus ASEAN Bertemu Aung San Suu Kyi

Baca juga: Eks Presiden Myanmar Win Myint Mengaku Dipaksa Militer untuk Mundur Beberapa Jam Sebelum Kudeta

Selain menyampaikan perihal Suu Kyi, juru bicara militer Zaw Min Tun juga menyinggung penundaan oleh PBB dalam menyetujui pencalonan para jenderal untuk duta besar PBB.

Menurutnya hal tersebut bermotif politik dan berstandar ganda.

Menurut laporan Al Jazeera, utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof berharap bisa mengunjungi negara itu sebelum pertemuan puncak pada akhir Oktober ini. 

Pernyataan juru bicara itu muncul di tengah meningkatnya tekanan pada militer Myanmar untuk menerapkan lima poin yang disetujui oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada bulan April dengan para pemimpin ASEAN di Jakarta.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini