Baca tanpa iklan
“Burhan mengatakan pembicaraan sedang berlangsung dengan partai politik dan tokoh termasuk perdana menteri terguling Abdalla Hamdok guna mencapai konsensus untuk membentuk pemerintahan,” kata Serdar, berbicara dari Khartoum.
“Dia mengatakan dia berharap untuk mencapai kesepakatan dalam 24 jam ke depan, meskipun ada beberapa kendala,” imbuhnya.
Pada Minggu, pasukan keamanan Sudan menembakkan gas air mata ke beberapa demonstrasi anti-kudeta.
Para pengunjuk rasa di beberapa kota bergabung dengan seruan pembangkangan sipil selama dua hari dan kampanye pemogokan untuk memprotes pengambilalihan militer bulan lalu.
Seruan untuk pembangkangan sipil dipimpin oleh Asosiasi Profesional Sudan (SPA), sebuah payung serikat pekerja yang juga berperan dalam protes yang menyebabkan pemecatan orang kuat lama Omar al-Bashir pada April 2019.
"Rakyat Sudan telah menolak kudeta militer," kata SPA, bersumpah "tidak ada negosiasi, tidak ada kemitraan".
Seruan SPA untuk pembangkangan sipil diedarkan melalui pesan teks, mensiasati pemadaman internet sejak kudeta tersebut.
Ratusan pengunjuk rasa anti-kudeta berunjuk rasa di Khartoum, serta di kota kembarnya Omdurman, Wad Madni di selatan, dan kota Atbara di utara.
“Kewenangan adalah milik rakyat,” teriak mereka dan “tidak, tidak untuk pemerintahan militer” saat mereka menuntut “pemerintah sipil”.
“Para pengunjuk rasa membarikade jalan-jalan, membakar ban mobil, menyerukan menentang aturan militer, dan meneriakkan pemerintah sipil adalah pilihan rakyat,” kata Hoda Othman, yang menyaksikan protes di Omdurman.
Pengambilalihan militer memicu kecaman internasional, termasuk pemotongan bantuan hukuman dan tuntutan untuk segera kembali ke pemerintahan sipil.
Al-Burhan menegaskan itu "bukan kudeta" tetapi langkah untuk "memperbaiki jalannya transisi".
Secara terpisah pada hari Minggu, delegasi Liga Arab tingkat tinggi mengadakan pembicaraan terpisah dengan al-Burhan dan pemimpin sipil yang digulingkan, Abdalla Hamdok.
Hamdok, yang masih dalam tahanan rumah di kediamannya di Khartoum, bersikeras membebaskan pejabat pemerintah dan politisi yang ditahan sehubungan dengan kudeta.