TRIBUNNEWS.COM - Barbados pekan depan akan memecat Ratu Inggris, Elizabeth II sebagai kepala negaranya.
Negara kepulauan di Laut Karibia itu akan memutus ikatan kolonial dengan monarki Inggris karena akan menjadi republik.
"Ini adalah akhir dari kisah eksploitasi kolonial terhadap pikiran dan tubuh," kata Profesor Sir Hilary Beckles, seorang sejarawan Barbados.
Menurutnya ini adalah momen bersejarah bagi Barbados, Karibia, dan semua masyarakat pascakolonial.
"Penduduk pulau ini telah berjuang, tidak hanya untuk kebebasan dan keadilan, tetapi untuk melepaskan diri dari tirani otoritas kekaisaran dan kolonial," kata Beckles, wakil rektor Universitas Hindia Barat.
Baca juga: PROFIL dan Fakta-fakta Dame Sandra Mason, Wanita yang Terpilih sebagai Presiden Pertama Barbados
Baca juga: Ratu Elizabeth II Hadiri Upacara Pembaptisan Cicit
Dengan ini, artinya ini menjadi pertama kalinya sebuah wilayah kerajaan memecat Ratu sebagai kepala negaranya sendiri dalam kurun 30 tahun.
Di sisi lain, Mauritius yang ada di wilayah Samudra Hindia masih setia dengan Persemakmuran meski memproklamirkan sebagai negara republik.
Juru bicara Istana Buckingham mengatakan ini adalah masalah pemerintah dan rakyat Barbados.
Barbados masuk dalam negara Persemakmuran Inggris (The Commonwealth) bersama 53 negara lainnya yang merupakan bekas jajahan Inggris.
Sejarah Penjajahan Barbados
Wilayah Barbados belum dihuni orang saat Inggris pertama kali datang dan menetap pada 1627.
Kapten John Powell mendarat di pulau ini pada 1625 dan mendeklarasikan Barbados sebagai jajahan Inggris.
Selang dua tahun setelahnya, kakaknya yakni Henry Powell mendarat dengan 80 pemukim dan 10 budak.
Rombongan yang dibawa John ini mendirikan pemukiman Eropa pertamanya di Barbados di wilayah Jamestown yang kini dikenal sebagai Holetown.
Para penjajah awalnya membawa budak dari Inggris untuk menggarap perkebunan tembakau, kapas, nila/indigofera, dan gula.
Hanya dalam beberapa dekade, Barbados menjadi wilayah perbudakan yang menguntungkan bagi Inggris.
Barbados menerima 600.000 budak dari Afrika antara tahun 1627 dan 1833.
Mereka dipekerjakan di perkebunan gula untuk menghasilkan keuntungan bagi pemukim Inggris.
"Barbados di bawah aturan kolonial Inggris menjadi laboratorium bagi masyarakat perkebunan di Karibia," kata Richard Drayton, seorang profesor sejarah kekaisaran dan global di Kings College, London yang tinggal di Barbados saat masih belia.
Kebebasan penuh akhirnya diberikan pada tahun 1838, namun pemilik perkebunan mempertahankan kekuatan ekonomi dan politik yang cukup besar hingga abad ke-20.
Pulau ini memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun 1966.
Lebih 90% rakyat Barbados adalah berkulit hitam, dan kebanyakan dari mereka merupakan keturunan budak yang bekerja di ladang-ladang gula.
Baca juga: Inggris Izinkan Pendatang yang Mendapat Vaksin Covid-19 Produksi China dan India
Baca juga: Pangeran Harry dan Meghan Markle Tak akan Rayakan Natal Bersama Ratu Elizabeth II
Hubungan Inggris-Barbados
Pangeran Charles akan berkunjung ke Barbados untuk upacara pencopotan Ratu Elizabeth sebagai kepala negara.
Barbados nantinya akan tetap menjadi republik dalam Persemakmuran.
Republik Barbados dideklarasikan dalam upacara pada Senin, 29 November 2021 di Lapangan Pahlawan Nasional di Bridgetown.
"Waktunya telah tiba untuk sepenuhnya meninggalkan masa lalu kolonial kita," kata Perdana Menteri Mia Mottley dalam pidatonya di tahun 2020 lalu.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)