Baca tanpa iklan
Negara-negara Persemakmuran lainnya sebelumnya telah mengusulkan penggantian Ratu sebagai kepala negara dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Jamaika dan Australia.
3. PBB Kemungkinan Tak Izinkan Taliban Afghanistan dan Junta Myanmar Wakili Negara Mereka
Taliban Afghanistan dan junta Myanmar kemungkinan tidak diizinkan mewakili negara mereka di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu (1/12/2021).
Pernyataan itu disampaikan oleh empat diplomat PBB yang tidak ingin disebutkan namanya.
Untuk diketahui, sebelumnya Taliban dan junta telah mengajukan dua nama kepada PBB untuk mewakili mereka, menggantikan duta besar yang ditunjuk pemerintah yang mereka gulingkan tahun ini.
Komite kredensial PBB yang beranggotakan sembilan orang, yang meliputi perwakilan Rusia, China, dan Amerika Serikat, akan bertemu di markas besar PBB untuk mempertimbangkan kredensial semua anggota di sesi Majelis Umum PBB saat ini.
Menurut empat diplomat itu, komite kemungkinan akan menunda keputusannya tentang perwakilan Taliban dan junta, yang artinya duta besar saat ini untuk kedua negara tetap berada di kursi mereka.
Baca juga: Pengadilan Myanmar Tunda Sidang Putusan Pertama Kasus Aung San Suu Kyi
Baca juga: Asisten Menlu Amerika Serikat Kunjungi ke Asia Tenggara, Bahas Kerja Sama hingga Junta Myanmar
Komite, yang juga mencakup Bahama, Bhutan, Chili, Namibia, Sierra Leone dan Swedia, kemudian akan mengirimkan laporannya tentang kredensial semua anggota ke Majelis Umum PBB untuk disetujui sebelum akhir tahun.
Baik komite dan Majelis Umum secara tradisional mengambil keputusan tentang kredensial melalui konsensus, kata para diplomat.
Sebagai informasi, Taliban yang merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus dari pemerintah yang diakui secara internasional, telah mencalonkan juru bicaranya yang berbasis di Doha, Suhail Shaheen sebagai duta besar Afghanistan untuk PBB.
Duta Besar PBB saat ini yang ditunjuk oleh pemerintah yang digulingkan, Ghulam Isaczai, juga telah meminta untuk mempertahankan kursi tersebut.
Ketika Taliban terakhir memerintah Afghanistan antara tahun 1996 dan 2001, duta besar pemerintah yang mereka gulingkan tetap menjadi perwakilan PBB setelah komite kredensial menunda keputusannya atas perebutan kursi tersebut.