Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Akun Twitter Perdana Menteri India Narendra Modi diretas Minggu (12/12/2021) dini hari waktu setempat.
Dilansir dari BBC, peretas metweet bahwa India telah mengadopsi bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah dan akan mendistribusikannya ke semua warga negara.
Tweet itu dengan cepat dihapus dan kantor Modi mengatakan bahwa akun itu telah dikompromikan dengan sangat singkat.
Tweet yang dihapus dari akun @narendramodi utamanya mengatakan pemerintah India telah secara resmi membeli 500 bitcoin dan "dan mendistribusikannya ke semua penduduk negara".
Peretasan terbaru terjadi ketika India bersiap untuk menindak perdagangan cryptocurrency yang sedang booming, dengan undang-undang baru kemungkinan akan diajukan ke parlemen bulan ini.
Baca juga: Bitcoin Disebut Tidak Memiliki Nilai Intrinsik, Regulator Harus Mengaturnya
Baca juga: PM India Narendra Modi Cabut UU Reformasi Agraria yang Kontroversial
Modi sendiri mengatakan bulan lalu bahwa cryptocurrency dapat "merusak masa muda kita".
Dilansir dari Al Jazeera, Kantor Modi mengatakan, setiap tweet yang dibagikan selama periode singkat saat akun diretas harus diabaikan.
Tidak segera diketahui berapa lama akun Twitter pribadi Modi itu “dikompromikan”. Namun sejumlah pengguna Twitter mengambil tangkapan layar dari tweet yang telah dihapus.
Seorang juru bicara Twitter mengatakan dalam sebuah pernyataan email kepada kantor berita Reuters bahwa perusahaan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengamankan akun yang disusupi segera setelah mengetahui aktivitas tersebut.
“Investigasi tidak mengungkapkan tanda-tanda akun lain yang terpengaruh,” sebut juru bicara itu.
Baca juga: Lagi Server Pemerintah Jepang Diretas, Perangkat Lunak Project Web Lemah
Baca juga: Situs BSSN Diretas, Komisi I Usul Tingkatkan Keamanan Siber dengan Penambahan Anggaran
Dilansir dari Indiatoday, sumber menyebutkan bahwa, penyelidikan awal Twitter menunjukkan bahwa akun PM Modi "tidak disusupi karena pelanggaran sistem internal Twitter".
Penyelidikan juga menunjukkan bahwa insiden peretasan mengikuti pola yang berbeda dibandingkan dengan peretasan akun global para pemimpin dunia tahun lalu yang dilakukan dengan menggunakan serangan rekayasa sosial terkoordinasi.
Penyelidikan utama telah menunjukkan bahwa itu adalah serangan satu kali yang hanya menargetkan akun tertentu.
Sumber itu juga menyebutkan bahwa tim Tanggap Darurat Komputer India (CERT-IN) Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi juga berusaha mengidentifikasi sumber insiden peretasan.