Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - China membalas sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat dengan memberlakukan sanksi terhadap pejabat AS, Selasa (21/12/2021).
Sanksi China tersebut diberlakukan terhadap empat anggota Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat, sebagai balasan atas hukuman yang dijatuhkan pada pejabat China atas dugaan pelanggaran di wilayah Xinjiang.
Saling balas sanksi ini menambah ketegangan yang meningkat di Xinjiang, di mana lebih dari satu juta minoritas Muslim Uighur diyakini telah dipaksa ke kamp-kamp pendidikan ulang.
Washington telah melarang impor dari wilayah yang mungkin dilakukan dengan kerja paksa, sementara para aktivis menyerukan boikot Olimpiade Musim Dingin Februari di Beijing.
Sejauh ini China telah membantah tuduhan pelanggaran itu dan sebelumnya membalas dengan mempublikasikan seruan untuk memboikot merek sepatu dan pakaian asing.
Baca juga: China Bertekad Menyerang Balik Jika Amerika Serikat Sembrono Memberlakukan Sanksi
Baca juga: AS Beri Sanksi Besar Terhadap China, Myanmar, dan Korea Utara Terkait Hak Asasi Manusia
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, mengatakan, ketua dan tiga anggota Komisi AS itu dilarang mengunjungi daratan China, Hong Kong dan Makau.
Selain itu, aset apa pun yang mereka miliki di negara itu akan dibekukan.
Zhao mengidentifikasi mereka yang ditargetkan sebagai Ketua Nadine Maenza, Wakil Ketua Nury Turkel, dan anggota Anurima Bhargava dan James Carr.
Namun Zhao tidak memberikan indikasi apakah mereka memiliki aset di China.
China mengancam akan membalas setelah Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi pada 10 Desember terhadap dua pejabat yang dituduh terlibat dalam penindasan terhadap warga Uighur.
Baca juga: Iran: Pembicaraan Nuklir Takkan Terpengaruh Sanksi AS
Baca juga: Peng Shuai Bantah Pernah Buat Pengakuan soal Pelecehan Seksual yang Seret Nama Mantan Wakil PM China
Beijing dituduh melakukan penahanan massal, aborsi paksa, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
Departemen Keuangan AS menargetkan Shohrat Zakir, ketua pemerintah wilayah itu dari 2018 hingga awal tahun ini, dan Erken Tuniyaz, yang memegang posisi sekarang dan sebelumnya adalah wakil ketua.
“Amerika Serikat harus menarik apa yang disebut sanksi dan berhenti mencampuri urusan Xinjiang dan urusan dalam negeri China,” kata Zhao.
“China akan membuat tanggapan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi,” tambahnya.