TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat memberlakukan sanksi pertamanya atas program senjata Korea Utara, menyusul serangkaian peluncuran rudal Korea Utara, termasuk dua uji coba dalam satu pekan terakhir.

Departemen Keuangan mengatakan sanksi diberlakukan menyusul enam peluncuran rudal balistik Korea Utara sejak September, yang masing-masing melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dilansir dari Channel News Asia, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian Nelson mengatakan langkah itu menargetkan "penggunaan terus menerus perwakilan luar negeri Korea Utara untuk mendapatkan barang secara ilegal untuk senjata".

Peluncuran terbaru Korea Utara adalah "bukti lebih lanjut bahwa mereka terus memajukan program-program terlarang meskipun ada seruan masyarakat internasional untuk diplomasi dan denuklirisasi", kata Nelson dalam sebuah pernyataan.

Disebutkan bahwa, Departemen Luar Negeri telah menganggap  Choe Myong Hyon yang berbasis di Rusia, warga negara Rusia Roman Anatolyevich Alar, dan perusahaan Rusia Parsek atas "kegiatan atau transaksi yang secara material berkontribusi pada proliferasi senjata pemusnah massal atau alat pengirimannya".

Baca juga: Kim Jong Un Hadiri Uji Coba Rudal Hipersonik, Minta Peningkatan Kekuatan Militer Korea Utara

Baca juga: Tanggapi Uji Coba Rudal Korea Utara, AS Sempat Perintahkan Pendaratan Pesawat Untuk Berjaga-jaga

Juga disebutkan, Choe Myong Hyon, perwakilan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Alam Kedua Korea Utara (SANS) yang berbasis di Vladivostok, telah bekerja untuk mendapatkan peralatan terkait telekomunikasi dari Rusia.

Empat perwakilan organisasi bawahan SANS Korea Utara yang berbasis di China - Sim Kwang Sok, Kim Song Hun, Kang Chol Hak dan Pyon Kwang Chol - dan satu orang Korea Utara yang berbasis di Rusia, O Yong Ho, juga menjadi sasaran.

Departemen Keuangan mengatakan, Sim Kwang Sok, yang berbasis di Dalian, telah bekerja untuk mendapatkan paduan baja dan Kim Song Hun, yang berbasis di Shenyang, perangkat lunak dan bahan kimia.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan bahwa setidaknya antara 2016 dan 2021, O Yong Ho telah bekerja dengan Parsek dan Alar, direktur pengembangan perusahaan, untuk pengadaan beberapa barang dengan aplikasi rudal balistik, termasuk benang Kevlar, serat aramid, oli penerbangan, bantalan bola, dan mesin penggilingan presisi.

Dalam tindakan terkait, Departemen Keuangan mengatakan Departemen Luar Negeri AS juga memberikan sanksi kepada warga negara Korea Utara lainnya, warga negara Rusia, dan entitas Rusia.

Baca juga: Korea Utara Tembakkan Rudal Balistik Pertama Tahun 2022, Ini Reaksi Jepang dan Korea Selatan

Baca juga: Korut Diduga Kembali Tembakkan Rudal Balistik di Lepas Pantai

“Mereka telah terlibat dalam kegiatan atau transaksi yang secara material berkontribusi pada proliferasi senjata pemusnah massal atau persenjataan dan peralatan mereka yang dikirim ke DPRK,” katanya, seperti dilaporkan Al Jazeera.

Pada hari Rabu (12/1/2022), media pemerintah Korea Utara melaporkan bahwa pemimpin Kim Jong Un secara pribadi mengawasi uji coba rudal hipersonik minggu ini.

Media pemerintah juga menampilkan foto diri Kim di lokasi yang dirahasiakan.

Ini untuk pertama kali media pemerintah menggambarkan Kim dalam uji coba rudal sejak 2020.