Laporan Wartawan Tribunnews, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Angkatan bersenjata Myanmar yang dijuliki Junta, berencana membuat mata uang digital untuk meningkatkan perekonomian domestik di negara tersebut mengikuti langkah sejumlah negara yang telah menjadikan mata uang digital sebagai alat pembayaran sah.

Dikutip dari Bloomberg, Wakil Menteri Informasi Junta Myanmar Mayor Jenderal Zaw Min Tun menyatakan, sejauh ini pihaknya belum memproduksi mata uang digital tersebut karena masih adanya keraguan untuk memproduksi mata uang digital secara mandiri atau mengajak kerja sama perusahaan lokal.

“Kami belum memutuskan apakah kami harus melakukannya sebagai usaha patungan dengan perusahaan lokal atau oleh pemerintah saja, Mata uang digital akan membantu meningkatkan aktivitas keuangan di Myanmar,” jelas Jenderal Zaw Min Tun.

Namun rencana Junta Myanmar yang ingin membuat mata uang digital justru ditentang oleh banyak pihak, mengingat rekam jejak Junta yang pernah mengkudeta pemerintah sendiri beberapa tahun lalu yang berimbas pada timbulnya kekacauan berdarah.

Baca juga: Harga Kripto Terbaru, Dogecoin dan Bitcoin Pimpin Penguatan

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Myanmar hanya akan tumbuh 1 persen di 2022. Perekonomian negara itu diprediksi memburuk karena pandemi Covid-19.

Beberapa pejabat Bank Dunia seperti Kim Edwards menilai rencana Junta Myanmar menerbitkan mata uang digital tidak akan berjalan lancar lantaran struktur regulasi dan kapasitas pemerintahan yang tidak jelas akibat adanya kudeta.

Baca juga: Tekan Laju Gelombang Penambang Kripto, Argentina Naikkan Biaya Listrik Jadi Empat Kali Lipat

Sebelumnya pemerintah bayangan Myanmar tersebut telah mengakui Tether (USDT) sebagai mata uang resmi sejak Desember tahun lalu setelah pihaknya berhsil menggulingkan pemerintahan Myanmar.