Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan nama ASEAN berharap adanya kemajuan dalam implementasi 5 Point of Consensus (5PCs) untuk mengatasi situasi yang terjadi di Myanmar.
Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi pada konferensi pers Kamis (17/2/2022) secara virtual dari Pnom Penh, Kamboja, usai mengikuti pertemuan Retreat para Menlu ASEAN.
“Semua negara ASEAN mengharapkan adanya kemajuan implementasi 5PCs,” kata Retno.
Baca juga: Perusahaan Asing Terancam Merugi Akibat Kudeta di Myanmar
Retno membeberkan sejumlah gagasan yang membuat implementasi 5PCs ini penting.
Pertama, implementasi ini penting bagi rakyat Myanmar.
Kedua, implementasi ini penting untuk stabilitas dan perdamaian di Kawasan.
Ketiga, implementasi ini juga penting bagi kredibilitas ASEAN.
“Dua hal penting yang ingin dilihat dari implementasi 5PCs saat ini adalah: Pertama, stop penggunaan kekerasan, stop violence. Kedua, kunjungan Utusan Khusus Ketua ASEAN dapat dilakukan dan dapat memiliki akses untuk melakukan komunikasi dan bertemu dengan semua pihak,” kata Retno.
Retno menyampaikan, bahwa dua hal tersebut merupakan langkah pertama implementasi 5PCs yang menjadi jalan bagi langkah selanjutnya menuju inclusive dialogue.
Oleh karena itu, Indonesia menekankan pentingnya Utusan Khusus ASEAN untuk memulai melakukan kontak dengan stakeholders lainnya di Myanmar.
“Penting bagi ASEAN untuk mendengarkan langsung concern dan pandangan para stakeholders tersebut,” lanjutnya.
Mewakili Indonesia, Menlu RI itu juga mengingatkan mengenai pentingnya bantuan kemanusiaan agar dapat dijangkau semua pihak yang memerlukan.
Pada pertemuan Menlu ASEAN, Kamboja mempresentasikan prioritas keketuaan ASEAN pada tiga pilar yaitu politik, ekonomi dan sosial-budaya.
Retno menekankan pada intinya Indonesia mendukung prioritas-prioritas tersebut.
Namun Indonesia menambahkan satu hal, yaitu mengenai pentingnya dimulai pembahasan mengenai penguatan kapasitas institusional ASEAN.