Powles mengatakan dia khawatir China mencoba mengarahkan narasi politik dengan mengendalikan informasi apa yang bisa dirilis ke publik.

Baca juga: Sejumlah Perusahaan Amerika Tinggalkan Rusia, Giliran Perusahaan China Ekspansi Masuk Rusia

Banyak kata-kata dalam rancangan perjanjian itu tidak jelas, kata Powles.

Di antaranya termasuk jenis pasukan militer dan paramiliter apa yang mungkin dikirim China ke Solomon.

Dia mengatakan itu adalah kalimat ambiguitas atau sengaja dibuat tidak memiliki makna yang jelas.

Sementara itu, tanpa secara langsung membahas isi rancangan perjanjian, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengeluarkan sebuah pernyataan.

"Kami akan prihatin dengan tindakan apa pun yang mengganggu stabilitas keamanan kawasan kami," kata pernyataan itu.

Departemen tersebut mengatakan setelah kerusuhan tahun lalu di ibu kota Solomon, Honiara, Australia dan tetangganya telah dapat mengirim bantuan keamanan.

"Negara-negara Kepulauan Pasifik memiliki hak untuk membuat keputusan berdaulat," kata departemen itu.

"Kerja sama Australia dengan keluarga Pasifik kami difokuskan pada kemakmuran ekonomi, keamanan, dan pengembangan kawasan kami."

Solomon, rumah bagi sekitar 700.000 orang, pada 2019 mengalihkan kesetiaan diplomatiknya dari Taiwan ke Beijing, yang merupakan faktor penyebab kerusuhan tahun lalu.

Bulan lalu AS mengumumkan rencana untuk membuka kedutaan besar di Kepulauan Solomon, dengan sangat blak-blakan menguraikan rencana meningkatkan pengaruhnya di negara Pasifik Selatan sebelum China menjadi "sangat berpengaruh".

Baca juga: 5 Fakta Baru Kecelakaan China Eastern, Temuan Kotak Hitam hingga Kondisi Pilot Sehat & Berpengalaman

AS sebelumnya mengoperasikan kedutaan di Solomon selama lima tahun sebelum menutupnya pada 1993.

Sejak itu, diplomat AS dari negara tetangga Papua Nugini telah diakreditasi ke Solomon, yang memiliki agen konsuler AS.

Sebuah rilis berita dari pemerintah Solomon tentang perjanjian kepolisian baru dengan China mengungkapkan beberapa rincian.