TRIBUNNEWS.COM, MOSKWA - Juru Bicara Kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin pada prinsipnya tidak pernah menolak ajakan untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

Namun sebuah dokumen harus disusun terlebih dahulu sebelum pertemuan tersebut dapat diatur.

"Tidak ada novasi rinci mengenai masalah ini. Kami telah berbicara tentang pertemuan ini dengan mengatakan bahwa pada prinsipnya Presiden (Rusia) tidak pernah menolaknya, namun kondisi tertentu harus diatur sebelum pertemuan ini yaitu dokumen teks," kata Peskov Kamis kemarin.

Dikutip dari laman TASS, Jumat (15/4/2022), Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengklaim pada Selasa lalu bahwa dirinya meyakini hanya Turki yang mampu membantu mencapai kemajuan dalam negosiasi yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina.

Baca juga: UPDATE Invasi Rusia ke Ukraina Hari ke-51, Berikut Ini Sejumlah Peristiwa yang Terjadi

Namun pada kesempatan yang sama, Putin mengatakan bahwa Ukraina kembali mendorong negosiasi dengan Rusia ke jalan buntu dengan menyimpang dari kesepakatan yang dicapai selama putaran negosiasi di Istanbul, Turki.

Perlu diketahui, negosiasi antara Rusia dan Ukraina dimulai pada 28 Februari lalu dengan beberapa pertemuan antara kedua delegasi diadakan di Belarus.

Kemudian, para negosiator ini melanjutkan kontak melalui video conference.

Selanjutnya pada 29 Maret lalu, putaran negosiasi tatap muka baru diadakan di Istanbul, Turki.

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi nasional negara itu pada 24 Februari lalu bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para Kepala Republik Donbass, ia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus ke Ukraina.

Operasi ini dilakukan untuk melindungi orang-orang 'yang telah mengalami pelecehan dan genosida oleh rezim Ukraina selama 8 tahun'.

Kendati demikian, pemimpin Rusia itu menekankan bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina.

Ia juga menekankan operasi tersebut ditujukan untuk 'denazifikasi dan demiliterisasi Ukraina'.

Sementara itu, negara Barat telah memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Rusia karena melakukan invasi ke Ukraina.

Penerapan sanksi ditujukan terhadap badan hukum maupun individu swasta Rusia.