TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengungkapkan pandangannya soal tujuan Amerika Serikat (AS) membantu Ukraina dengan memasok beragam senjata.

Menurut Lavrov, Washington berusaha untuk memaksa Moskow bermain dengan aturan Amerika.

Hal ini disampaikan Lavrov dalam wawancara di televisi nasional pada Minggu (19/6/2022) kemarin.

Lavrov menuturkan, Washington ingin Moskow tidak memiliki suara tentang masalah global, tetapi ia yakin keinginan itu tidak akan berhasil.

Kala ditanya soal tujuan sebenarnya Amerika di Ukraina, Lavrov menjawab itu sebagai cara lain dari AS untuk melemahkan Rusia.

"Mereka (AS) mengejar tujuan yang telah lama mereka umumkan: Rusia harus tahu tempatnya; Rusia (harus) tidak memiliki suara dalam urusan internasional."

"Rusia harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh AS. Tetapi Washington tampaknya 'sangat menyadari' fakta bahwa itu tidak akan berhasil," kata sang menteri, dikutip dari Russian Today, Senin (20/6/2022).

Sementara, pernyataan soal tujuan AS di Ukraina merupakan tanggapan dari pernyataan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg.

Baca juga: Rangkuman Invasi Rusia Hari ke-117: Kemungkinan Rusia Serang UE, Pertempuran Berlanjut di Donbas

Baca juga: Eksekutif Top Rusia Sebut Negaranya Mungkin Butuh Waktu 10 Tahun untuk Pulih dari Sanksi

Sebab sebelumnya Stoltenberg mengaku kepada tabloid Jerman Bild bahwa senjata Barat yang dipasok untuk Ukraina membuat kemungkinan besar pasukan Rusia keluar dari Donbass.

Sekjen NATO juga secara terbuka menyatakan bahwa blok tersebut berencana untuk tidak lagi menunjuk Moskow sebagai mitra.

Tetapi sebagai ancaman keamanan dalam pembaruan konsep strategi berikutnya.

Kementerian Luar Negeri Rusia juga telah mempertimbangkan untuk menuntut Lithuania mencabut larangan transit barang ke Wilayah Kaliningrad.

Larangan Transit Kargo Kereta Api di Lithuania Diminta UE

Menteri Luar Negeri Lithuania, Gabrielius Landsbergis akhirnya menanggapi soal larangan transit kargo kereta api dari Rusia ke wilayah Kaliningrad, Lithuania, Senin (20/6/2022).

Adapun, Landsbergis menyebut, larangan transit kereta api itu terjadi setelah pihaknya berkonsultasi dengan Komisi Eropa.

"Bukan Lituania yang melakukan apa pun, ini adalah sanksi Eropa yang mulai berlaku sejak 17 Juni. Industri yang memberlakukan sanksi pada saat ini adalah perkeretaapian."

"Mereka memberi tahu klien mereka bahwa mulai 17 Juni, barang yang dikenai sanksi, baja dan barang-barang lain yang terbuat dari bijih besi, tidak akan lagi diizinkan untuk transit di Lithuania."

Baca juga: Rusia Klaim Lebih dari 50 Jenderal dan Perwira Ukraina Tewas dalam Serangan Rudal

Baca juga: Imbas Perang yang Memanas, Ukraina Larang Buku hingga Musik Rusia

"Itu dilakukan dengan berkonsultasi dengan Komisi Eropa dan di bawah pedoman Komisi Eropa," kata Landsbergis setibanya di Dewan Urusan Luar Negeri UE, dikutip dari Sputnik News.

Seperti diketahui, Kereta Api Lituania milik negara menghentikan transit barang antara Rusia dan wilayah Laut Baltiknya mulai tengah malam Jumat lalu, dengan alasan pembatasan UE.

Gubernur Kaliningrad, Anton Alikhanov mengatakan, produk minyak tidak dikenai pembatasan transit dan transit akan terus berlanjut hingga 10 Agustus.

Pada hari Senin, Andrey Klimov, ketua komisi majelis tinggi Rusia untuk perlindungan kedaulatan negara, mengatakan, UE perlu memperbaiki situasi dengan blokade Kaliningrad.

Sebab, jika tidak, Rusia menuntut akan memiliki kebebasan untuk menyelesaikan masalah dengan cara apa pun yang dianggap perlu.

(Tribunnews.com/Maliana)