Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, Shigeyuki Goto menentang keras perubahan UU Pengendalian Penyakit Menular (Corona) dengan isi untuk dijadikan seperti penanganan influenza biasa.

"Ada imbauan untuk mengkaji ulang pengobatan corona baru di bawah Undang-Undang Pengendalian Penyakit Menular, dan hal ini  tidak boleh ditinjau saat ini," tekan Menteri Goto.

Pada Rakernas 28-29 Juli mengenai Corona di Jepang, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa langkah yang ada harus diubah, termasuk merevisi penanganan virus corona baru di bawah Undang-Undang Pengendalian Penyakit Menular menjadi sama dengan penanganan influenza musiman.

Terkait hal itu, Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Goto mengatakan dalam konferensi pers hari ini (29/7/2022), “Saat ini,  fatalitas kasus virus corona baru lebih tinggi daripada influenza, terutama pada orang tua. Infektivitasnya sangat kuat, sehingga skalanya infeksinya bisa sangat besar.  Jika itu terjadi, perawatan medis akan ketat dan ada risiko perawatan medis tidak dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkannya.”

Dia menambahkan, "Mengingat situasi 'BA.5', yang memiliki infektivitas yang kuat, kita harus meninggalkan kemungkinan tindakan yang kuat di bawah Undang-Undang Tindakan Khusus, yang dapat dikatakan sebagai pedang harta karun leluhur." Gagasan itu memunculkan tentangan bahwa pengobatan infeksi tidak boleh ditinjau.

Di sisi lain, Menteri Goto mengatakan, “Jika informasi yang lebih baru dan lebih rinci seperti status infeksi di masa depan dan sifat virus dikumpulkan secara objektif, kami ingin melanjutkan diskusi secara fleksibel sambil mendengarkan pendapat para ahli.”

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif . Tak lupa cash in back Rp.10 juta bagi murid Pandan College. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.