Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Myanmar Witness, sebuah kelompok yang berbasis di London, Inggris mengumpulkan bukti pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.
Kelompok tersebut mengatakan mereka memverifikasi penyelidikan open source beberapa kali, di mana roket terarah dan meriam 23mm digunakan di wilayah sipil.
Dikutip Al Jazeera, laporan yang dirilis Jumat (29/7/2022) menyebut Junta Myanmar menggunakan pesawat Yak-130 buatan Rusia.
Pesawat tersebut merupakan sebuah jet latih dua kursi dengan kemampuan serangan darat diduga diarahkan terhadap warga sipil.
"Myanmar Witness memverifikasi penyebaran berulang Yak-130 - jet latih canggih buatan Rusia dengan kemampuan serangan darat yang terdokumentasi - di Myanmar," kata laporan kelompok itu.
“Selama penyelidikan ini, laporan dan geolokasi yang kredibel telah mengungkapkan penggunaan Yak-130 di dalam wilayah sipil yang berpenduduk.”
Baca juga: Menlu Retno: Hukum Mati Tahanan Politik Tunjukkan Kemunduran Komitmen Junta Militer Myanmar
Di antara insiden yang lebih baru, video yang dibagikan di Facebook bulan lalu menunjukkan setidaknya satu Yak-130 melakukan dua lintasan dan meluncurkan beberapa salvo roket terarah ke tanah.
Video kedua menunjukkan setidaknya satu Yak-130 melakukan setidaknya lima operan dan menembakkan sekitar 18 salvo roket terarah.
Serangan itu dikatakan terjadi di selatan Kotapraja Myawaddy di Negara Bagian Karen tenggara.
Di mana kelompok etnis bersenjata telah lama berjuang untuk otonomi dan telah memberikan pelatihan dan dukungan kepada milisi sipil yang dibentuk untuk melawan kudeta Februari 2021.
Saksi Myanmar melakukan geolokasi kedua video tersebut dan mengatakan bahwa mereka difilmkan hanya 200 meter dari perbatasan Thailand-Myanmar.
Laporan ini juga memverifikasi sebuah insiden pada Februari 2022, ketika setidaknya satu Yak-130 diidentifikasi mengambil bagian dalam operasi di sebelah barat Loikaw, di Negara Bagian Kayah, juga di perbatasan Thailand di timur.
“Pekerjaan tanpa pandang bulu dari pesawat serang canggih, terutama ketika digunakan dalam koordinasi dengan pesawat militer lainnya, sangat kontras dengan cara dan metode yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang dipandang sebagai pemberontak oleh militer Myanmar,” kata laporan itu.
Baca juga: AS Desak China Kendalikan Junta Militer Myanmar Buntut Eksekusi Mati 4 Aktivis
Rusia pemasok senjata militer Myanmar
Rusia adalah pemasok penting senjata dan peralatan untuk militer Myanmar dan Min Aung Hlaing berada di Moskow awal bulan ini untuk mengejar kesepakatan lebih lanjut .
Rusia mengirimkan 12 pesawat ke Myanmar antara 2015 dan 2019, ketika berada di bawah pemerintahan sipil.
Tetapi pada Desember tahun lalu enam jet lagi diluncurkan di pangkalan angkatan udara Meiktila, kata Saksi Myanmar.
Pada bulan Maret, Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Inggris memasukkan daftar hitam pejabat militer senior, termasuk kepala angkatan udara yang baru diangkat, atas meningkatnya kekerasan militer.
Sanksi juga menargetkan mereka yang mencari dan memasok senjata ke angkatan udara.
Baca juga: Amerika, Jepang, China hingga HRW Kecam Tindakan Myanmar Eksekusi 4 Aktivis Anti-kudeta
Kelompok-kelompok hak asasi telah menekan masyarakat internasional untuk memperluas sanksi dan memberlakukan embargo penjualan bahan bakar jet ke Myanmar karena serangan udara berulang-ulang oleh militer terhadap penduduk sipil.
Myanmar harus mengimpor semua bahan bakar penerbangannya baik untuk keperluan sipil maupun militer.
Situasi Myanmar sejak kudeta
Dikutip dw, pada Maret 2022, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, menemukan bahwa junta Myanmar telah menewaskan sedikitnya 1.600 warga sipil dan membuat lebih dari 500.000 orang mengungsi sejak kudeta.
Andrews menyarankan agar Dewan Keamanan memberlakukan embargo senjata global pada militer yang "secara khusus melarang penjualan senjata-senjata itu dan amunisi terkait yang membunuh warga sipil Myanmar, termasuk pesawat jet."
Baca juga: Myanmar Mengeksekusi 4 Aktivis Anti-kudeta, Picu Kecaman dan Kemarahan Internasional
Pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing, berada di Rusia dalam kunjungan pribadi dua minggu lalu.
Setelah kunjungannya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan negara-negara tersebut memperdalam kerja sama.
"Pertemuan itu ... menegaskan disposisi bersama untuk secara konsisten membangun kerja sama multifaset antara departemen militer kedua negara," kata kementerian itu.
Berita lain terkait dengan Krisis Myanmar
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)