Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Di balik pertemuan Kaisar Jepang dengan kepala negara asing sebenarnya banyak hal yang sulit diungkapkan dan menjadi rahasia bersama.
Namun salah satunya mengenai tes PCR karena pandemi corona sejak 3 tahun terakhir ini menjadi sangat ketat sekali bertemu dengan Kaisar Jepang.
Sedangkan Kaisar Jepang sendiri sejak 3 tahun lalu sampai dengan sekitar awal tahun ini umumnya hanya bergerak di dalam lingkungan istana saja, tidak ke luar dari lingkungan istana untuk antisipasi corona.
Bahkan juga tidak ada pertemuan atau jamuan apa pun di lingkungan istana. Berbagai event pun ditangguhkan semua untuk antisipasi corona.
Lalu bagaimana dnegan tes PCR apabila bertemu kepala negara asing atau Raja/Ratu dari negara luar?
"Pada hakekatnya kami tidak mengharuskan tamu luar yang bertemu Kaisar untuk tes PCR. Namun untuk memasuki Jepang dari luar negeri memang telah diputuskan ketentuan harus ada tes PCR tersebut," papar sumber Tribunnews.com di Badan Rumah Tangga Kekaisaran Jepang Senin (1/8/2022).
Dengan demikian tambahnya, sebelum memasuki Jepang 72 jam sebelumnya mereka telah tes PCR dan harus negatif corona kalau mau memasuki Jepang.
"Dari tes PCR tersebut kami rasa juga sudah cukup untuk menjadi salah satu syarat bertemu dengan Kaisar Jepang. Tentu ditambah protokol kesehatan lainnya," tambahny alagi.
Apa saja itu?
Seperti biasa, tambahnya, menjaga jarak dengan Kaisar Jepang, tetap selalu menggunakan masker saat bertemu Kaisar Jepang, tidak bersalaman, menggunakan disinfektan serta protokoler Istana lainnya.
Dengan demikian tidak ada keharusan tes PCR saat bertemu Kaisar karena dipercaya saat memasuki Jepang sudah negatif berdasarkan hasil tes PCR di negaranya.
Meskipun demikian tambahnya, ada kepala negara yang sangat ketat soal hal ini.
"Kepala negara itu mengharuskan semua orang yang bertemu dengannya harus tes PCR dulu sehari sebelumnya. Ya silakan saja itu kami tidak tahu dan itu hak negara masing-masing, mereka masing-masing yang atur mengenai kepala negaranya masing-masing," tambahnya lagi.