Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Pemimpin Oposisi federal, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan Putusan Pengadilan Federal Malaysia pada pekan ini diprediksi memberikan Pakatan Harapan (PH) dorongan pada pemilihan umum berikutnya.
Hal itu karena Pengadilan Federal telah mengirim mantan Perdana Menteri (PM) Datuk Seri Mohd Najib Razak ke penjara.
Dikutip dari laman Malaymail, Sabtu (27/8/2022), ia menyampaikan bahwa dirinya akan berkampanye tentang masalah ini dalam pemungutan suara yang dapat diadakan segera pada tahun ini.
Dirinya akan mendorong pesan bahwa pemenjaraan Najib merupakan langkah 'di jalan yang benar' untuk memberantas korupsi.
Anwar pun menegaskan, bahkan diantara elite negara yang paling kuat pun tidak akan ada yang kebal terhadap hukum.
"Ini mungkin telah mematahkan anggapan tabu bahwa para pemimpin korup tetap tidak akan tersentuh. Ini adalah perkembangan positif bagi oposisi untuk menunjukkan bahwa jika anda menginginkan pemerintahan yang bersih, jika anda menginginkan pemerintahan yang baik, maka ini adalah kesempatan," kata Anwar.
Baca juga: Mantan PM Malaysia Najib Razak Jalani Kehidupan di Sel Penjara, Istri: Kondisinya Sehat
Sebelumnya, Pengadilan Federal Malaysia menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara terhadap Najib karena menggelapkan dana 42 juta ringgit Malaysia dari SRC International Sdn Bhd, mantan anak perusahaan 1MDB.
Anwar menilai bahwa dirinya melihat pemenjaraan ini sebagai akhir dari karir politik Najib 'untuk masa mendatang' dan bahwa politisi partai UMNO itu tidak mungkin secara cepat mendapatkan pengampunan kerajaan.
Hal itu karena Najib masih diadili atas tuduhan yang berkaitan dengan skandal korupsi 1MDB.
Sementara itu pendukung Najib yang masih tidak percaya bahwa tokoh yang mereka dukung itu bersalah, telah mengajukan banding ke Yang di-Pertuan Agong untuk pengampunan kerajaan.
Najib pun mulai menjalani hukuman di penjara sejak Selasa lalu.
Kendati demikian, pemenjaraan Najib ini tidak menurunkan kepopuleran dan pengaruhnya di UMNO.
Loyalis Najib bahkan telah mendorong Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang saat ini juga menjadi salah satu dari tiga Wakil Presiden UMNO, untuk mengadakan pemilihan sesegera mungkin.
Sementara itu pada Jumat kemarin, Menteri yang Bertanggung Jawab atas Urusan Parlemen, Datuk Seri Wan Junaidi Wan Jaafar mengumumkan bahwa pemerintah akan mengajukan Anggaran Federal tahun depan pada 7 Oktober, bukan 28 Oktober seperti yang dijadwalkan.