Baca tanpa iklan
Lebih lanjut, dalam sebuah laporan baru yang diedarkan pada hari Kamis, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan Korea Utara telah meningkatkan penindasan terhadap hak dan kebebasan rakyatnya.
Baca juga: Korea Utara Tolak Bantuan Ekonomi Korea Selatan, Ini Tanggapan Seoul
Untuk itu, Dewan Keamanan PBB harus mempertimbangkan untuk merujuknya ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Korea Utara tetap berada di bawah beberapa putaran sanksi PBB atas program nuklir dan misilnya.
Selama pertemuan mereka di Hawaii pada hari Kamis, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dan rekan-rekannya dari Korea Selatan dan Jepang mengutuk pengembangan lanjutan rudal balistik dan senjata pemusnah massal Korea Utara.
Sementara AS menegaskan kembali "komitmen aliansi yang kuat" untuk dua kunci utamanya, Sekutu Asia, menurut pernyataan AS.
(Tribunnews.com/Rica Agustina)