TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menlu Retno Marsudi melakukan pertemuan  dengan Wakil Sekjen PBB, Kepala Bantuan Kemanusiaan (Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency – UNSG) Martin Griffiths. Pertemuan antara lain membahas implementasi “Black Sea Initiative” (BSI) dan perkembangan di Myanmar.

Menlu Retno dan Martin Griffiths kembali menekankan pentingnya implementasi BSI, terutama untuk membantu negara berkembang dalam mengamankan pasokan pangan dan pupuk untuk rakyatnya. UNSG Griffiths menyampaikan beberapa update terkait ekspor gandum yang telah berhasil diekspor dari Rusia.

Komunikasi Menlu Retno dengan UNSG Griffiths secara regular dilakukan dari sejak awal dampak pangan dirasakan akibat terjadinya perang di Ukraina. Komunikasi intensif juga dilakukan menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kyiv dan Moskow pada akhir Juni lalu.

Dalam pembicaraan, Menlu Retno tekankan pentingnya ekspor pangan dari Ukraina, dan gandum serta pupuk dari Rusia, agar dapat mencapai negara-negara berkembang.

Selain membahas implementasi BSI, Menlu Retno dan UNSG Griffiths juga membahas mengenai bantuan kemanusiaan di Myanmar. Keduanya sepakat bahwa bantuan kemanusiaan penting dipastikan diterima oleh semua rakyat Myanmar yang memerlukannya, tanpa diskriminasi.

Keduanya juga sepakat untuk melakukan sinergi mengenai bantuan kemanusiaan dari ASEAN dan PBB kepada Myanmar. Sebagaimana diketahui, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023.

Mengenai Afghanistan, keduanya membahas mengenai situasi kemanusiaan di Afghanistan yang tidak membaik. UNSG menyambut baik peran Indonesia dalam memajukan komunikasi dengan ulama di Afghanistan dan mendorong pemajuan hak Pendidikan bagi perempuan di Afghanistan. (*)