Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW – Usai menggelar referendum selama lima hari Badan Administrasi Moskow menyatakan mayoritas masyarakat di empat wilayah Ukraina selatan dan timur, sepakat untuk dianeksasi atau bergabung dengan Rusia.

Dimana sebanyak 93 persen suara di wilayah Zaporizhzhia mendukung untuk bergabung dengan Rusia, tak hanya itu 87 persen di wilayah Kherson, 98 persen di wilayah Luhansk, dan 99 persen di Donetsk juga menyerukan hal yang sama pada Presiden Rusia Vladimir Putin agar segera melakukan aneksasi.

Dukungan aneksasi untuk empat wilayah terbesar Ukraina juga terlihat di Lapangan Merah Moskow, sebuah tribun dengan layar video raksasa telah didirikan, dengan papan iklan bertuliskan "Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson- Rusia!".

Baca juga: Uni Eropa Janjikan Perlindungan Jaringan Energi Menyusul Adanya Sabotase Pipa Gas Rusia

"Hasilnya jelas. Selamat datang di rumah, ke Rusia!" ujar mantan presiden yang menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev.

Nantinya usai pencaplokan wilayah selesai dilakukan, Presiden Putin akan mengumumkan penggabungan wilayah dari Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson pada pertemuannya di Jumat (30/9/2022).

Setelah itu barulah para parlemen akan mempertimbangkan untuk mengakui keempat wilayah itu pada 4 Oktober mendatang, dikutip dari Reuters.

Meski Putin bergeming bahwa pemungutan suara telah sesuai dengan hukum internasional. Namun PBB dan para pemimpin negara Barat secara tegas menganggap bahwa gagasan referendum dan aneksasi itu palsu dan tidak sah, sama seperti pengambilalihan Krimea dari Ukraina yang dilakukan Rusia pada 2014 silam.

Mengingat tak sedikit masyarakat Ukraina yang melaporkan bahwa tindakan referendum yang dilakukan Rusia terdapat unsur pemaksaan, dimana mereka dipaksa untuk menyetujui surat suara di bawah todongan senjata para tentara Rusia.

"Setiap pencaplokan di dunia modern adalah kejahatan, kejahatan terhadap semua negara yang menganggap perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat menjadi vital bagi diri mereka sendiri," tegasnya melalui siaran video untuk Dewan Keamanan PBB.

Melihat seperempat wilayahnya dikuasai Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tak tinggal diam, ia diketahui tengah melobi serangkaian pembicaraan dengan para pemimpin dunia termasuk Inggris, Kanada, Jerman dan Turki, guna mencari dukungan terhadap kemungkinan aneksasi Rusia.

Baca juga: Tambah Sanksi, Uni Eropa Larang Impor Deodoran hingga Kertas Toilet Rusia  

Anggap Referendum Palsu

Presiden Ukraina Vladimir Zelensky dengan tegas menolak referendum yang merugikan negaranya tersebut.

Berbicara selama pertemuan Dewan Keamanan PBB melalui tautan video pada hari Selasa, dia mendesak komunitas global untuk tidak mengakui hasilnya. Zelensky juga menegaskan kembali ancamannya untuk menghentikan kontak apa pun dengan Rusia jika hasilnya diterapkan.

“Pengakuan Rusia terhadap pseudo-referendum ini seperti biasa, implementasi dari apa yang disebut 'skenario Krimea' sekarang, upaya lain untuk mencaplok wilayah Ukraina, akan berarti bahwa kita tidak akan membicarakan apa pun dengan Presiden Rusia [Vladimir Putin]," kata Zelensky.

AS tidak akan "tidak pernah mengakui" referendum di republik Donbass dan dua wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina, Presiden Joe Biden mengatakan pada hari Jumat, berjanji bahwa Washington dan sekutunya akan berusaha untuk memaksakan "biaya ekonomi yang parah" di Moskow atas pemungutan suara.

Baca juga: Empat Wilayah Ukraina Pilih Gabung Rusia, Joe Biden: Referendum Palsu

Biden mengecam referendum untuk bergabung dengan Rusia, yang dimulai pada hari Jumat, sebagai “palsu.”

Mereka adalah “dalih palsu untuk mencoba mencaplok bagian-bagian Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” bunyi pernyataannya.

Pemimpin AS berjanji untuk “bekerja dengan sekutu dan mitra kami untuk mengenakan biaya ekonomi tambahan yang cepat dan berat di Rusia,” tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Washington akan “terus mendukung rakyat Ukraina dan memberi mereka bantuan keamanan” untuk melawan pasukan Rusia.

Uni Eropa dan AS telah menyebut referendum itu sebagai “palsu.” Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada CBS pada hari Minggu bahwa wilayah LPR, DPR, Kherson dan Zaporozhye “tidak akan pernah diakui” sebagai bagian dari Federasi Rusia. Dia menambahkan bahwa Kiev memiliki "hak" untuk membawa mereka kembali.

Proses mengintegrasikan wilayah baru ke dalam Federasi Rusia mungkin memakan waktu lama karena memerlukan persetujuan parlemen dan presiden negara tersebut. Tetapi juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada hari Jumat bahwa dia “yakin itu akan cukup cepat.”

Konstitusi Rusia dan undang-undang federal tentang aksesi anggota konstituen baru mendefinisikan beberapa langkah yang diperlukan.