Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK – Insiden penembakan di tempat penitipan anak di Thailand yang menewaskan sedikitnya 36 orang, memunculkan seruan berantas dan menindak tegas para pengedar narkoba.
Dikutip dari Japan Times, Sabtu (8/10/2022) mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra mendesak pemerintah untuk mempercepat pemberantasan narkoba, terutama tablet metamfetamin.
Sebelumnya, pelaku pembunuhan massal telah dipecat dari kepolisian setelah terbukti atas kepemilikan obat-obatan terlarang pada bulan Januari lalu.
Baca juga: Tidak Ada WNI Korban Penembakan Massal di Thailand, Indonesia Sampaikan Duka Cita
Terlepas dari spekulasi bahwa pria berusia 34 tahun itu berada di bawah pengaruh narkoba, polisi di Thailand mengatakan hasil tes darah pelaku tidak menunjukkan indikasi pemakaian obat-obatan terlarang.
Sementara itu, partai-partai oposisi yang dipimpin oleh Pheu Thai, yang berafiliasi dengan Thaksin, mengkritik kebijakan anti-narkoba pemerintah yang lemah.
"Kegagalan pemerintah Prayut untuk menekan peredaran narkoba mengakibatkan harga murah, yang mengarah ke insiden tragis ini," kata Pheu Thai Juthaporn Kateratorn, anggota parlemen.
Pemimpin partai, Cholnan Srikaew mengatakan bahwa jika memilih untuk berkuasa, Pheu Thai akan menyusun kebijakan perang melawan narkoba untuk "membasmi sepenuhnya" narkoba.
Thailand sendiri merupakan negara yang dikategorikan tinggi dalam hal perdagangan narkoba di Asia Tenggara.
Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan mencatat bahwa nilai transaksi perdagangan narkoba di Thailand pada 2019 mencapai 130 miliar dolar AS.
"Pemerintah telah ketat dan efisien dalam upaya pemberantasan narkoba, penangkapan, dan rehabilitasi, tetapi setelah kejadian ini kami akan meninjau apa yang dapat kami lakukan lebih banyak,” kata Rachada Dhnadirek, juru bicara Pemerintah Thailand.
Aturan Penggunaan Senjata
Selain narkoba, Pemerintah Thailand juga menyoroti aturan kontrol senjata.
Menurut kepolisian, pelaku pembunuhan massal telah menggunakan senjata api yang diperoleh secara legal.
Baca juga: Tidak Ada WNI Korban Penembakan Massal di Thailand, Indonesia Sampaikan Duka Cita
Di samping itu, Mantan Senator Jon Ungphakorn menyerukan langkah-langkah pengendalian senjata yang ketat, serupa dengan yang dilakukan di Jepang, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya.