Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Setelah mundur dari kursi Perdana Menteri Inggris, Liz Truss kembali memicu kemarahan publik karena akan menerima tunjangan tahunan senilai £115.000 atau sekira Rp 2 miliar.
Sebelumnya, Liz Truss yang mulai menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris pada 6 September 2022, mengumumkan pengunduran dirinya pada Kamis (20/10/2022) kemarin.
Dalam pidatonya, Truss mengatakan masih akan menjabat sebagai PM hingga penggantinya telah ditetapkan.
Dilansir The Guardian, muncul seruan agar Truss tidak menerima tunjangan PDCA (The Public Duty Costs Allowance).
Serikat pekerja yang mewakili pegawai negeri sipil mengecam tunjangan eks PM yang diberikan di tengah krisis ekonomi Inggris.
"Pada saat satu dari lima pegawai negeri menggunakan bank makanan dan 35 persen melewatkan makan karena mereka tidak punya makanan, sungguh aneh bahwa Liz Truss dapat pergi begitu saja dengan apa yang secara efektif merupakan bonus £115.000," kata Mark Serwotka, sekretaris jenderal Serikat Layanan Umum dan Komersial.
Baca juga: Liz Truss Mundur, Sederet Nama Ini Disebut Jadi Kandidat Kuat Perdana Menteri Inggris
"Perdana menteri berikutnya harus memberi pegawai negeri, yang bekerja keras pada layanan penting, kenaikan gaji di atas inflasi," imbuhnya.
Truss dapat mengklaim tunjangan PDCA, yang digagas oleh Sekretaris Kabinet Sir Robin Butler setelah pengunduran diri Margaret Thatcher.
Berdasarkan aturan pemerintah, PDCA dialokasikan untuk membantu mantan perdana menteri yang masih aktif dalam kehidupan publik.
Mantan perdana menteri berhak menuntut biaya jabatan dan kesekretariatan yang diperlukan dari posisi khusus mereka dalam kehidupan publik.
Pada tahun 2020-2021, John Major dan Tony Blair mengklaim tunjangan maksimum; Gordon Brown mengklaim £114.712; David Cameron mengklaim £113.423, dan Theresa May £57.832.
"Hapus Tunjangan Biaya Tugas Publik (PDCA). Anda akan melihat lebih banyak istilah tersebut selama beberapa hari dan bulan berikutnya. Konyol bahwa Johnson, Truss, Blair dll harus mendapatkan £ 115.000 per tahun ini seumur hidup," protes Mike Galsworthy, juru kampanye Brexit.
Jo Grady, sekretaris jenderal University and College Union juga mendesak agar Truss tidak mengklaim tunjangan tersebut.
"Jutaan pekerja sektor publik, termasuk mereka yang mengubah kehidupan dalam pendidikan, berada dalam cengkeraman krisis biaya hidup yang menghancurkan. Gaji rendah membuat ribuan orang melewatkan makan dan membatasi penggunaan energi."