Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Di tengah kritik atas pemborosan anggaran dan penggunaan tenaga kerja yang tidak tepat, Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol dan ibu negara Kim Kun-hee pindah ke kediaman resmi baru yang terletak di Hannam-dong, pusat kota Seoul, Senin lalu.

Perpindahan ini dilakukan enam bulan setelah pelantikan Yoon sebagai orang nomor 1 di negara itu.

Dikutip dari laman www.koreaherald.com, Rabu (9/11/2022), Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa Yoon dan istrinya pindah dari kediaman pribadi mereka di Seocho-dong, Seoul selatan, ke kediaman Hannam-dong pada Senin lalu.

Butuh waktu hampir 10 menit bagi Yoon untuk melakukan perjalanan dari rumahnya di Seocho-dong ke Kantor Kepresidenan di Yongsan, bahkan dengan kontrol lalu lintas.

Baca juga: Yoon Suk-yeol Dilantik Jadi Presiden Korea Selatan, Janji Buka Pintu Dialog dengan Korea Utara

Namun pindah ke Hannam-dong dapat mempersingkat perjalanannya menjadi lima menit.

Relokasi ini merupakan perpanjangan dari rencana relokasi Cheong Wa Dae yang dijanjikan Yoon saat masih menjadi calon presiden Korsel.

Sejak peresmian, Kantor Kepresidenan telah mengerjakan renovasi rumah dinas Menteri Luar Negeri.

Namun rencana tersebut mengarah pada rencana pembangunan dan renovasi yang berkelanjutan.

Karena kediaman dan kantor resmi Menteri Luar Negeri juga harus ditata ulang, ini tentunya memicu kritik bahwa uang publik hanya terbuang sia-sia.

Di sisi lain, oposisi utama Partai Demokrat Korea menolak untuk menyetujui rencana anggaran tambahan Kementerian Luar Negeri untuk ruang resepsi baru pada rapat umum Komite Urusan Luar Negeri dan Unifikasi yang diadakan Senin lalu.

Kementerian Luar Negeri telah menggunakan lebih dari 2,6 miliar won atau setara 1,87 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk merelokasi kediaman dan kantor resmi menteri.

Ini mencakup anggaran untuk renovasi tempat tinggal dan kantor baru, relokasi penerimaan tamu asing dan ruang perjamuan.

Kementerian tersebut mengajukan anggaran lain untuk menutupi biaya relokasi ruang penerimaan tamu asing, namun partai oposisi menolaknya.