TRIBUNNEWS.COM - Mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan mencalonkan diri lagi dalam pemilihan umum 2024 untuk daerah perwakilan Uxbridge dan South Ruislip.

Boris Johnson mengatakan kepada para pemimpin Partai Konservatif, dia akan mengikuti pemilihan untuk menjadi Anggota Parlemen sekali lagi.

Partai Konservatif telah memberi waktu kepada anggota parlemen hingga 5 Desember 2022 untuk mengonfirmasi apakah mereka ingin ikut serta dalam pemilihan berikutnya.

Sejauh ini, 11 anggota parlemen Partai Konservatif telah mengumumkan mereka tidak akan mencalonkan diri kembali.

Boris Johnson diperkirakan akan ikut serta dalam pemilihan anggota parlemen pada tahun 2024.

Baca juga: Boris Johnson Batal Maju di Kontestasi Calon Perdana Menteri Inggris

Sebelumnya, Boris Johnson telah mewakili Uxbridge dan South Ruislip sebagai anggota parlemen pada tahun 2015, dikutip dari WIO News.

Saat itu, ia menjabat sebagai Walikota London.

Boris Johnson terpilh menjadi Perdana Menteri Inggris pada pemilu tahun 2019, dengan perolehan suara 7.210.

Dua tahun kemudian, Boris Johnson dipecat dari kursi Perdana Menteri pada Juli 2022 karena beberapa skandal.

Boris Johnson digantikan oleh Liz Truss.

Ia sempat mencalonkan diri kembali sebagai Perdana Menteri pada Oktober 2022 untuk menggantikan Liz Truss, seperti diberitakan oleh BBC Internasional.

Dia disebut-sebut sebagai pesaing Rishi Sunak saat memperebutkan kursi Perdana Menteri, namun Boris Johnson memilih keluar dari persaingan dengan alasan pribadi.

Baca juga: PM Rishi Sunak: Era Keemasan Hubungan Inggris-China Telah Berakhir

Boris Johnson memulai kampanyenya

Boris Johnson telah memulai kampanyenya di daerah pemilihan dengan kunjungan ke Ruislip Synagogue dan Uxbridge High School.

“Asosiasi Konservatif Uxbridge dan South Ruislip mendukung penuh Boris Johnson sebagai anggota parlemen lokal kami dan kandidat pada pemilihan (2024) mendatang,” kata Richard Mills, ketua asosiasi lokalnya.

“Sejak terpilih kembali pada tahun 2019, dia telah menyampaikan rencananya untuk pembangunan kembali dan modernisasi Rumah Sakit Hillingdon serta meningkatkan jumlah polisi di seluruh Uxbridge."

"Kami berharap dapat terus bekerja bersamanya untuk menyampaikan kepada penduduk dan komunitas di daerah pemilihan, di mana dia memiliki koneksi dan keterlibatan yang kuat,” tambahnya saat wawancara dengan The Telegraph.

Keputusan Boris Johnson untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilu datang di tengah arus anggota parlemen Tory (anggota parlemen Konservatif) yang mengatakan mereka akan mundur.

Anggota parlemen Konservatif yang mengumumkan mundur dalam beberapa pekan terakhir termasuk Uskup Aukland MP Dehenna Davison, Chris Skidmore, William Wrag dan Chloe Smith.

Pemimpin Konservatif Skotlandia Douglas Ross juga mengatakan dia tidak akan mengikuti pemilihan.

Partai Konservatif harus bersiap untuk eksodus yang semakin besar karena jajak pendapat menunjukkan mereka menghadapi tantangan besar untuk memulihkan popularitas mereka.

Baca juga: PM Inggris Rishi Sunak Berjanji Akan Pertahankan Bantuan untuk Ukraina pada Tahun Depan

Perbedaan pemilu parlemen dan Perdana Menteri Inggris

Pemilihan umum untuk parlemen dan Perdana Menteri dalam politik Inggris memiliki beberapa perbedaan.

Anggota Parlemen merupakan DPR dari berbagai daerah perwakilan yang mewakili rakyat Inggris.

Sementara Perdana Menteri adalah pemerintah yang menjalankan negara dan juga dipilih oleh rakyat, seperti dijelaskan oleh Project Britain.

Pemilihan umum anggota parlemen Inggris terakhir diadakan pada 12 Desember 2019.

Pesaing utama saat itu adalah pemimpin Konservatif Boris Johnson dan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn.

Selain itu, ada Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon dari Partai Nasional Skotlandia (SNP), pemimpin Plaid Cymru Adam Price dan pemimpin Demokrat Liberal saat itu Jo Swinson.

Pemilihan melihat Partai Konservatif memenangkan mayoritas telak dari 80 kursi, dikutip dari Metro UK.

Konservatif memperoleh perolehan bersih 48 kursi dan memenangkan 43,6 persen suara populer, persentase tertinggi untuk partai mana pun sejak 1979.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Artikel lain terkait Boris Johnson