Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nur Febriana Trinugraheni
 
TRIBUNNEWS.COM, TAIPEI - Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengumumkan pada hari ini, Selasa (27/12/2022), Taipei akan memperpanjang masa wajib militer dari empat bulan menjadi satu tahun mulai 2024.  

Langkah itu dilakukan ketika China meningkatkan tekanan militer, diplomatik, dan ekonomi terhadap Taiwan untuk menegaskan klaim kedaulatannya, termasuk misi angkatan udara China yang hampir dilakukan setiap hari di dekat pulau itu selama tiga tahun terakhir.

Dalam konferensi pers untuk mengumumkan keputusan perpanjangan masa wajib militer, Tsai mengungkapkan Taiwan menginginkan perdamaian namun pulau itu juga harus mampu mempertahankan diri.

Baca juga: Waspadai Invasi China, Taiwan Perpanjang Periode Wajib Militer

"Selama Taiwan cukup kuat, itu akan menjadi rumah demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia, dan tidak akan menjadi medan perang," kata Tsai dalam konferensi pers tersebut, yang dikutip dari Reuters.

Sistem militer Taiwan saat ini tidak efisien dan tidak cukup untuk mengatasi ancaman militer China yang meningkat, terutama jika Beijing meluncurkan serangan cepat di pulau itu, tambah Tsai.

"Taiwan ingin memberi tahu dunia bahwa antara demokrasi dan kediktatoran, kami sangat percaya pada demokrasi. Antara perang dan damai, kami menuntut perdamaian. Mari kita tunjukkan keberanian dan tekad untuk melindungi tanah air kita dan mempertahankan demokrasi," ujar Presiden Taiwan.

"Peserta wajib militer di Taiwan akan menghadapi pelatihan yang lebih intensif, termasuk latihan menembak dan mengoperasikan senjata yang lebih kuat termasuk rudal anti-pesawat Stinger dan rudal anti-tank," ungkap Tsai.

Taiwan mengeluhkan keterlambatan pengiriman senjata Amerika Serikat (AS) tahun ini, termasuk Stingers, namun Tsai mengatakan situasinya membaik setelah berdiskusi dengan Washington.

Baca juga: Militer China Kembali Kepung Taiwan di Hari Natal, Asia Timur Memanas

Tim keamanan Tsai, termasuk pejabat tingkat tinggi dari kementerian pertahanan dan Dewan Keamanan Nasional, telah meninjau sistem militer Taiwan sejak 2020, kata seorang pejabat yang menjelaskan masalah tersebut kepada Reuters.

Taipei, yang menolak klaim kedaulatan Beijing ke Taiwan, pada Senin melaporkan serangan angkatan udara China terbesar ke zona identifikasi pertahanan udara pulau itu, dengan 43 pesawat China melintasi garis median, garis tidak resmi yang membagi Selat Taiwan antara sisi Taiwan dan China.

China juga menggelar latihan perang di dekat Taiwan setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taipei pada Agustus.

Pemerintah Taiwan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang bisa menentukan masa depan mereka.

"Berbagai perilaku sepihak China telah menjadi perhatian utama keamanan regional," kata pejabat Taiwan yang ikut dalam diskusi keamanan tingkat tinggi di pulau itu.

Peserta wajib militer akan ditugaskan untuk menjaga infrastruktur utama, memungkinkan pasukan reguler merespons lebih cepat jika ada upaya China untuk menyerang, kata kementerian pertahanan Taiwan pada konferensi pers yang sama.

Baca juga: Taiwan akan Perpanjang Wajib Militer di Tengah Meningkatnya Ancaman dari China

Chieh Chung, seorang peneliti di National Policy Foundation, sebuah think tank yang berbasis di Taipei, memperkirakan perpanjangan masa wajib militer dapat menambah 60.000 hingga 70.000 tenaga kerja setiap tahun ke 165.000 tenaga profesional saat ini pada 2027 dan tahun-tahun seterusnya.

Bahkan setelah diperpanjang, masa dinas wajib militer Taiwan masih lebih pendek 18 bulan dari masa wajib militer Korea Selatan, yang bermusuhan dengan negara tetangganya Korea Utara yang bersenjata nuklir.

Tsai menambahkan, dia akan mengawasi program modernisasi yang luas, memperjuangkan gagasan "perang asimetris" untuk membuat pasukan pulau itu lebih gesit dan lebih sulit diserang.

Sementara Amerika Serikat telah menekan Taiwan untuk memodernisasi militernya agar seperti "landak" yang gesit dan sulit diserang. Sementara itu, Tsai mengungkapkan tidak ada tekanan dari Washington untuk reformasi ini.

Pemerintah Taiwan sebelumnya di bawah kepemimpinan Partai Progresif Demokratik yang berkuasa dan oposisi utama Kuomintang, memangkas wajib militer pria dari lebih dari dua tahun menjadi empat bulan untuk menarik pemilih yang lebih muda karena ketegangan mereda antara Taipei dan Beijing.