Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak memecat Ketua Partai Konservatif Nadhim Zahawi, pada Minggu (29/1/2023).
Pemecatan Nadhim Zahawi terjadi setelah penyelidikan menemukan dia melakukan pelanggaran serius dengan tidak terbuka tentang penyelidikan pajak, dikutip dari Reuters.
Rishi Sunak awalnya membela Nadhim Zahawi, sebelum memerintahkan penasihat independen untuk menyelidiki urusan pajaknya setelah diketahui Zahawi telah menyelesaikan penyelidikan oleh otoritas pajak Inggris, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) pada tahun 2022 lalu.
“Menyusul selesainya penyelidikan Penasihat Independen – temuan yang dia bagikan kepada kami berdua – jelas telah terjadi pelanggaran serius terhadap Kode Menteri,” kata Rishi Sunak dalam surat kepada Zahawi.
"Akibatnya, saya telah memberi tahu Anda tentang keputusan saya untuk mengeluarkan Anda dari posisi Anda di Pemerintahan Yang Mulia," lanjutnya dalam surat itu, dikutip dari Al Jazeera.
Baca juga: PM Inggris Rishi Sunak Didenda Polisi Akibat Tak Pakai Sabuk Pengaman di Dalam Mobil
Penasihat etika independen Rishi Sunak, Laurie Magnus, menemukan Nadhim Zahawi tidak cukup transparan tentang urusan pribadinya dengan otoritas pajak ketika menerima suksesi jabatan menteri senior.
Magnus mengatakan, detail penyelidikan HMRC sendiri berada di luar cakupan penyelidikannya sendiri.
Termasuk informasi terkait dengan pendirian bersama Zahawi pada tahun 2000 atas perusahaan jajak pendapat YouGov, dan berapa banyak saham yang diambil ayahnya untuk mendukung peluncurannya.
Nadhim Zahawi tidak memperbaiki catatan tersebut sampai minggu lalu, ketika dia mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan pihak berwenang.
“Saya menilai keterlambatan mengoreksi pernyataan publik yang tidak benar ini tidak sesuai dengan syarat keterbukaan,” kata Magnus dalam surat kepada Rishi Sunak.
Dia menuliskan, Nadhim Zahawi menunjukkan kurangnya perhatian untuk persyaratan jujur, terbuka, dan menjadi pemimpin teladan melalui perilakunya sendiri.
"Perilaku Zahawi sebagai Menteri telah jatuh di bawah standar tinggi yang, sebagai Perdana Menteri, Anda harapkan dari mereka yang bertugas di pemerintahan Anda,” katanya kepada Rishi Sunak.
Baca juga: PM Inggris Rishi Sunak Sediakan Tank Challenger 2 untuk Ukraina, Kedubes Rusia di Inggris Buka Suara
Kasus Pajak Nadhim Zahawi
Laurie Magnus menyimpulkan, Nadhim Zahawi gagal mengumumkan penyelidikan HMRC ketika dia menjadi kanselir Boris Johnson pada Juli 2022 tahun lalu, seperti dikutip dari Politico.
Ia juga gagal memperbarui deklarasi kepentingan menteri ketika dia menetap dengan HMRC September 2022.
Nadhim Zahawi juga gagal mengungkap sifat penyelidikan dan hukuman HMRC ketika Rishi Sunak membentuk pemerintahannya sendiri pada Oktober 2022, termasuk kepada pejabat Kantor Kabinet yang mendukung proses itu.
Pada Sabtu (28/1/2023), Nadhim Zahawi mengatakan dia telah membayar iuran dan menyelesaikan masalah tersebut dengan kantor pajak.
Nadhim Zahawi dilaporkan menyerahkan denda atas keterlambatan pembayaran senilai £5 juta ($6,2 juta).
Rishi Sunak dan pemerintahnya telah menghadapi pertanyaan selama beberapa hari tentang pertikaian tersebut, dengan tekanan yang semakin besar pada Nadhim Zahawi untuk mundur.
Oposisi Partai Buruh mengatakan, Rishi Sunak seharusnya memecat Nadhim Zahawi segera ketika tuduhan itu muncul di laporan surat kabar pada Januari ini, daripada mengulur waktu dengan meminta Magnus untuk menyelidiki.
Anggota parlemen senior Partai Buruh, Bridget Phillipson, menyebut Rishi Sunak adalah perdana menteri yang lemah karena skandal itu.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
Artikel lain terkait Rishi Sunak