TRIBUNNEWS.COM, COPENHAGEN - Kedutaan Besar Rusia untuk Denmark pada hari Jumat lalu mengutuk apa yang disebutnya sebagai tindakan 'permisif' otoritas Denmark, setelah seorang Aktivis anti-Islam membakar salinan Al-Qur'an di depan sebuah masjid, Kedutaan Turki, dan Konsulat Rusia di Copenhagen.

"Tindakan semacam ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan berbicara, tetapi hanya berfungsi sebagai provokasi bodoh," kata Kedutaan tersebut dalam pernyataan Telegramnya.

Kedutaan itu juga meminta mereka yang terlibat dalam aksi ini untuk diseret ke pengadilan.

"Kemungkinan tindakan seperti itu harus dikesampingkan sepenuhnya dan penyelenggaranya harus dibawa ke pengadilan. Ejekan publik terhadap sikap beragama bukanlah manifestasi dari kebebasan berbicara dan demokrasi, tetapi provokasi terang-terangan dan bodoh yang bertujuan untuk membangkitkan ketegangan agama dan konflik antar peradaban," tegas Kedutaan tersebut.

Dikutip dari laman Russia Today, Senin (30/1/2023), komentar Rusia ini dipicu oleh tindakan Rasmus Paludan, seorang politisi Denmark-Swedia yang memimpin partai Stram Kurs (Garis Keras) di Denmark.

Ia membakar total tiga salinan kitab suci Islam pada Jumat lalu.

Paludan mengatakan dia melakukannya karena 'tidak suka pada ideologi dan agama Islam'.

Tidak hanya itu, ia juga mengatakan kepada surat kabar Aftonbladet Swedia bahwa dirinya akan terus membakar Al-Qur'an di depan misi diplomatik Turki di ibu kota Denmark sampai Turki menyetujui aksesi Swedia ke NATO.

Kedutaan Besar Turki di Copenhagen mengutuk aksi protes pada hari Jumat itu sebagai 'kejahatan rasial'.

Pihak berwenang di Turki juga memanggil Duta Besar Denmark karena masalah ini.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengatakan bahwa bangsanya 'memiliki hubungan yang baik dengan Turki dan kasus ini tidak mengubah itu'.

Otoritas negara Nordik ini pun masih mendesak warga Denmark di Turki untuk berhati-hati dan menghindari demonstrasi atau pertemuan massal.

Pekan lalu, Paludan membakar Al-Qur'an di Stockholm, ibu kota Swedia.

Swedia pun mengutuk tindakan tersebut namun tetap mengizinkannya, dengan alasan kebebasan berbicara.