Belum Ada Arahan Khusus Presiden Jokowi, Terkait Jenderal yang Akan Dikirim ke Myanmar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Stat Umum (Kasum) TNI Letjen Bambang Ismawan mengatakan belum ada arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Jenderal yang akan dikirimkan ke Myanmar.

Sebelumnya Presiden mengungkapkan rencana untuk mengirim seorang Jenderal tinggi untuk berbicara dengan pemimpin junta Myanmar.

“Sampai sekarang belum, spesifik belum,” kata Bambang di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (17/2/2023).

Hanya saja kata dia, TNI akan mempersiapkan Jenderal yang akan dikirim tersebut. Sehingga ketika presiden memintanya, maka Jenderal tersebut telah siap.

“Hanya kita persiapkan saja kalau nanti suatu saat mungkin presiden minta TNI siapkan, ya kami menyiapkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia berencana mengirim seorang jenderal ke Myanmar yang akan ditugaskan untuk berbicara dengan penguasa junta militer Myanmar.

Diharapkan jenderal tersebut dapat berbagai pengalaman dengan Myanmar bagaimana Indonesia bisa sukses dalam menjalani transisi demokrasi.

Baca juga: Penampakan Bangku Kosong Myanmar di AMM Indonesia 2023

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat diwawancarai kantor berita Reuters seperti dikutip pada Sabtu (4/2). Pernyataan Jokowi itu muncul saat peringatan dua tahun kudeta di Myanmar.

Di tahun ini pula Indonesia menjadi ketua ASEAN. Sepanjang 2023 ini Indonesia memegang presidensi ASEAN. Adapun Myanmar juga menjadi anggota organisasi regional ini.

Dalam wawancaranya dengan Reuters itu Jokowi menyebut Indonesia pernah berada di bawah kendali militer selama lebih dari tiga dekade. Indonesia diperintah oleh militer saat pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto.

Namun rezim ini kemudian tumbang usai krisis ekonomi dan protes massal pada 1998. Jokowi kemudian berujar "Pengalaman ini bisa menunjukkan, bagaimana Indonesia memulai demokrasi."

"Ini adalah soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di Indonesia, situasi dulu sama. Pengalaman ini bisa dibahas, bagaimana Indonesia memulai demokrasi," kata Jokowi.

Baca juga: Para Menlu ASEAN Sepakati Gunakan Pendekatan Bersatu untuk Sikapi Kondisi Myanmar

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan tak menutup kemungkinan ia sendiri yang akan pergi ke Myanmar.

Namun, dia menilai akan "lebih mudah" berdialog dengan pejabat yang memiliki latar belakang sama. Jokowi juga enggan membeberkan siapa jenderal yang akan dikirim ke Myanmar.

Ia hanya mengatakan jenderal itu terlibat dalam reformasi Indonesia.