Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Para nasabah di Jepang tetap terlindungi meski FTX trading runtuh tiga bulan lalu.

Apakah karena transaksi kripto di Jepang mendapat perlindungan sangat ketat dari peraturan di Jepang sehingga sering dijuluki "menghambat pertumbuhan industri baru"?

"Mengapa peraturan Jepang begitu ketat? Itu karena pengalaman pahit di masa lalu," ungkap Shinichiro Abe, Kantor Hukum Internasional Kasumigaseki baru-baru ini.

Badan Jasa Keuangan memperketat peraturan tentang industri ini dipicu oleh kebangkrutan Mt. Gox, sebuah perusahaan pialang perdagangan untuk aset kripto dan bitcoin, pada tahun 2014.

Baca juga: Akses Internet Dibatasi, Eks Bos FTX Terancam Tak Bisa Main League of Legends

Dikatakan bahwa itu diakses secara ilegal dari luar, dan sekitar 470 miliar yen Bitcoin hilang pada tingkat saat itu di Jepang.

"Menanggapi hal ini, Undang-Undang Layanan Pembayaran Jepang direvisi pada tahun 2016, dan untuk pertama kalinya di dunia, perusahaan pertukaran aset kripto diharuskan terdaftar dan mengelola aset klien mereka secara terpisah dari aset perusahaan," ungkapnya.

Selain itu, pada tahun 2018, sebuah perusahaan pertukaran besar "Coincheck" membocorkan cryptocurrency yang disebut "NEM" senilai 580 miliar yen.

Badan Jasa Keuangan Jepang merevisi Undang-Undang Instrumen Keuangan dan Bursa dan Undang-Undang Layanan Pembayaran pada tahun 2019.

Akibatnya, sekarang dimungkinkan untuk memesan operator untuk menjaga aset pelanggan di Jepang.

Selain itu, wajib untuk memisahkan dan mengelola aset kripto pelanggan di "dompet dingin" yang tidak terhubung ke internet.

Dalam hal terjadi kebangkrutan bisnis, pelanggan yang menyimpan aset kripto juga diberikan hak untuk menerima penggantian preferensial atas kreditor lain.

Baca juga: Google Investasikan 300 Juta Dolar AS di Perusahaan Artificial Intelligence yang Didanai Pendiri FTX

Masalah FTX adalah bahwa aset pelanggan dialihkan ke bisnis lain di luar negeri, dan beberapa aset bocor karena serangan siber segera setelah kebangkrutan.

Di sisi lain, menurut perusahaan Jepang dan Badan Jasa Keuangan, aset pelanggan dikelola terpisah di Jepang, dan tidak ada arus keluar aset yang dikonfirmasi saat ini.