Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden China Xi Jinping berencana ke Rusia untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin paling cepat minggu depan, ujar sumber yang diperoleh Reuters.
Rencana kunjungan itu muncul setelah China menawarkan untuk menjadi penengah perdamaian antara Rusia dan Ukraina.
Namun, upaya tersebut ditanggapi dengan skeptis di Barat mengingat dukungan diplomatik Beijing untuk Rusia.
Februari lalu, Putin mengatakan bahwa kunjungan Xi Jinping telah disetujui, meskipun ia tidak memberikan tanggal pastinya.
The Wall Street Journal melaporkan Februari lalu bahwa kunjungan ke Moskow dapat dilakukan pada bulan April atau awal Mei.
Kementerian luar negeri China tidak langsung menanggapi kabar kunjungan Xi Jinping tersebut.
Baca juga: Presiden Xi Jinping akan Dorong Reunifikasi China dan Taiwan secara Damai
Ketika ditanya tentang laporan Reuters, Kremlin mengatakan tidak ada yang bisa dikatakan.
"Biasanya, pengumuman kunjungan resmi ke luar negeri dikoordinasikan secara sinkron dengan kesepakatan bersama para pihak," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan di Moskow.
"Ketika ada kesiapan seperti itu, kami akan memberi tahu Anda."
Seorang sumber yang diberi pemberitahuan tentang kunjungan ini menolak untuk disebututkan namanya mengingat sensitivitas masalah tersebut.
Pada bulan Februari, Putin menjamu diplomat top China Wang Yi dalam kunjungan ke Moskow.
Salah satu sumber mengatakan perjalanan Wang Yi ke Moskow adalah untuk membantu mempersiapkan kunjungan Xi Jinping.
China dan Rusia mencapai kemitraan "tanpa batas" pada Februari 2022, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk pembukaan Olimpiade Musim Dingin, beberapa minggu sebelum Rusia menginvasi Ukraina.
Kedua belah pihak terus menegaskan kembali kekuatan ikatan mereka.
Baca juga: Xi Jinping Resmi jadi Presiden 3 Periode, Menjadi Sejarah Baru Bagi China
Xi Jinping telah bertemu langsung dengan Presiden Putin sebanyak 39 kali sejak menjadi presiden, terakhir pada bulan September selama pertemuan puncak di Asia Tengah.
Minggu lalu, Xi Jinping menyelesaikan sesi tahunan parlemen China, Kongres Rakyat Nasional, di mana ia dengan suara bulat dikukuhkan dalam masa jabatan ketiga yang memecahkan preseden sebagai presiden.
12 Poin Rencana Perdamaian dari China
Tepat pada peringatan pertama invasi Rusia, Jumat (24/2/2023), China menyerukan gencatan senjata dan pembicaraan damai di Ukraina.
Kementerian luar negeri Beijing mendesak semua pihak untuk tidak mengompori atau memperparah ketegangan demi mencegah krisis menjadi semakin memburuk atau lepas kendali.
Dilansir Sky News, sebuah makalah yang diterbitkan oleh kementerian pada hari Jumat memperingatkan bahwa konflik dan perang tidak menguntungkan siapa pun.
Proposal itu juga mengatakan semua orang yang terlibat harus tetap rasional dan menahan diri.
Rencana perdamaian 12 poin untuk Ukraina yang diungkapkan oleh China yakni:
1. Kedaulatan semua negara harus dihormati
Baca juga: China Kecam NATO, Sebut Dunia akan Terus Dilanda Perang Selama NATO Masih Bersikap Perang Dingin
2. Meninggalkan mentalitas Perang Dingin
3. Menghentikan permusuhan
4. Melanjutkan pembicaraan damai
5. Menyelesaikan krisis kemanusiaan
6. Melindungi warga sipil dan tawanan perang
7. Menjaga keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir
8. Mengurangi risiko strategis
9. Memfasilitasi ekspor biji-bijian
10. Menghentikan sanksi sepihak
11. Menjaga industri dan rantai pasokan tetap stabil
12. Mempromosikan rekonstruksi pasca-konflik
Perang nuklir harus dihindari
Baca juga: Jelang Peringatan Setahun Invasi Rusia ke Ukraina, Putin Umumkan Rudal Nuklir Dikerahkan Tahun Ini
Selain 12 poin rencana tersebut, makalah itu juga mengatakan "senjata nuklir tidak boleh digunakan" dan "perang nuklir tidak boleh terjadi".
"Kami menentang pengembangan, penggunaan senjata biologis atau kimia oleh negara mana pun dalam keadaan apa pun."
Awal pekan ini, Vladimir Putin menangguhkan partisipasinya dalam perjanjian nuklir.
Putin menyalahkan Barat karena memulai perang Ukraina.
Ia berjanji untuk menyelesaikan tujuan dari operasi militer khusus Rusia.
Ukraina telah berulang kali menolak seruan gencatan senjata sementara wilayahnya diduduki oleh pasukan Rusia.
Kyiv mengatakan penghentian pertempuran akan memungkinkan Kremlin untuk menyusun kembali pasukannya.
Duta Besar Uni Eropa untuk China, Jorge Toledo, mengatakan makalah itu akan dipelajari dengan cermat - tetapi menegaskan itu bukan proposal perdamaian dan tidak menyebutkan agresor.
Kuasa usaha di kedutaan Ukraina di Beijing, Zhanna Leshchynska, menyebut makalah itu sebagai "pertanda baik" tetapi mempertanyakan kenetralan China.
"Jika netral, maka China harus berbicara dengan kedua belah pihak, Rusia dan Ukraina," katanya.
"Sekarang kita melihat pihak China kebanyakan berbicara dengan Rusia, tetapi tidak dengan Ukraina."
"Kami tidak akan menyetujui apa pun yang membuat wilayah Ukraina diduduki dan menempatkan orang-orang kami pada belas kasihan agresor," kata Leshchynska dalam pidato di misi Uni Eropa ke China.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)