Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Warga Israel menggelar aksi protes menentang Rancangan Undang-undang (RUU) Reformasi.
Sputnik News pada Senin (27/3/2023) melaporkan gerakan tersebut sudah selama 12 minggu berturut-turut.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant telah meminta pemerintah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu untuk menghentikan reformasi peradilan kontroversial yang telah memicu protes besar-besaran di seluruh negeri hingga situasi memanas.
Ia menjadi Menteri Utama Israel pertama yang menyerukan penghentian reformasi.
Gallant menekankan bahwa ada keretakan yang tumbuh dalam masyarakat Israel yang juga menembus Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan badan keamanan negara setelah munculnya kebijakan Netanyahu ini.
"Ini menimbulkan ancaman yang jelas, langsung dan nyata terhadap keamanan negara. Saya tidak akan membiarkan ini," tegas Gallant, menyerukan dialog inklusif tentang masalah tersebut.
Baca juga: Makin Rusuh, Presiden Israel Minta PM Netanyahu Stop Adopsi Reformasi Peradilan
Selengkapnya, simak fakta-fakta tentang situasi politik di Israel yang dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber berikut ini.
Pemecatan Menhan Israel
Menhan Israel Yoav Gallant meminta Netanyahu untuk menghentikan reformasi peradilan kontroversial yang telah memicu protes besar-besaran di seluruh negeri.
Permintaan ini jelas saja membuatnya dipecat dari pemerintahan Netanyahu.
Di satu sisi, Menteri Keamanan Nasional Israel Ben Gvir mendesak Netanyahu untuk memecat Gallant pada Sabtu lalu.
"Saya meminta Perdana Menteri untuk memecat Gallant, yang datang dengan suara kanan tetapi menyerah pada tekanan orang-orang yang mengancam akan menolak (bertugas di militer) dan mencoba menghentikan reformasi penting ini," kata Ben Gvir dalam pernyataannya.
Baca juga: Protes Massal Terjadi di Israel setelah PM Benjamin Netanyahu Pecat Menteri Pertahanan
Ratusan warga Israel turun ke jalan
Sekitar 630.000 warga Israel berpartisipasi dalam aksi protes nasional lainnya yang menentang RUU reformasi peradilan yang kontroversial pada Sabtu lalu.
The Times of Israel melaporkan, aksi protes ini telah diadakan di Israel selama 12 minggu berturut-turut.
Pada Sabtu lalu, hampir 300.000 pengunjuk rasa berkumpul di Tel Aviv, salah satu kota besar di negeri zionis itu.
Tindakan ilegal
Menteri Kebudayaan Israel, Micky Zohar yang juga orang kepercayaan Netanyahu, mengatakan partainya akan mendukungnya jika dia memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan yudisial.
Baca juga: PM Netanyahu Pecat Menhan Gallant Setelah Minta Reformasi Peradilan Dihentikan
Media Israel mengatakan para pemimpin dalam koalisi Netanyahu akan bertemu pada Senin (27/3/2023) pagi.
Pengumuman yang dilakukan Netanyahu tersebut dianggap sebagai tindakan ilegal oleh Jaksa Agung Israel, Gali Baharav-Miara.
"Tadi malam Anda secara terbuka mengumumkan bahwa Anda berniat melanggar putusan Mahkamah Agung dan bertindak bertentangan dengan pendapat penasehat hukum pemerintah," tulis Gali Baharav-Miara dalam surat terbuka, dikutip dari CNN.
Pernyataan itu, katanya, "ilegal dan terkontaminasi oleh konflik kepentingan".
Langkah tersebut meningkatkan pertaruhan lebih jauh dalam kontroversi nasional yang telah mengirim puluhan ribu demonstran ke jalan-jalan Israel.
Baca juga: Aksi Protes Meluas di Israel, Naftali Bennett Desak Netanyahu Hentikan RUU Reformasi Peradilan
Surat Baharav-Miara merujuk pada perjanjian konflik kepentingan yang diamanatkan pengadilan yang diterima Netanyahu, untuk memungkinkannya membentuk pemerintahan meskipun diadili atas berbagai tuduhan korupsi.
Presiden Israel serukan penghentian segera rencana reformasi peradilan
Dikutip Al Jazeera, Presiden Israel Isaac Herzog telah menyerukan penghentian segera rencana reformasi peradilan kontroversial pemerintah yang telah memicu protes jalanan selama berbulan-bulan di negara itu.
“Demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab yang diperlukan, saya meminta Anda untuk segera menghentikan proses legislatif,” kata Herzog dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.
Pada 2019, Netanyahu didakwa melakukan penipuan, pelanggaran kepercayaan dan menerima suap setelah tiga tahun penyelidikan.
Netanyahu membantah tuduhan tersebut dan mengaku tidak bersalah saat persidangan berlanjut.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)