Laporan Wartawan Tribunnews, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Gedung Putih mengonfirmasi Presiden Joe Biden akan menerima kunjungan kenegaraan dari Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi pada Juni mendatang.

“Kunjungan kenegaraan Modi ke Washington sebagai upaya untuk meningkatkan komitmen bersama antara kedua negara untuk Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, makmur, dan aman,” kata Karine Jean-Pierre, Sekretaris Pers Gedung Putih dalam sebuah pernyataan, Rabu (10/5/2023).

Adapun kunjungan Modi ke Amerika Serikat pada Juni mendatang adalah yang pertama kalinya di tahun ini sejak dirinya hadir untuk mengikuti KTT Quad di Washington pada 2021, yang menyatukan Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan India.

Baca juga: Presiden Amerika Serikat Joe Biden Akan Kunjungi Papua Nugini Usai Hadiri KTT G7 di Jepang

New Delhi sendiri menyambut kunjungan itu sebagai hal yang "bersejarah" dan memuji kesempatan untuk membangun kolaborasi dengan Washington serta untuk "membahas peluang guna memperluas dan mengkonsolidasikan keterlibatan Quad".

“Kunjungan Modi juga akan memperkuat tekad bersama kedua negara untuk meningkatkan kemitraan teknologi strategis, termasuk dalam pertahanan, energi bersih, dan ruang angkasa,” kata Jean-Pierre.

Selain itu, pendidikan, perubahan iklim, pembangunan dan jaminan kesehatan juga menjadi agenda pembahasan antara kedua pemimpin.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Modi telah banyak dituduh oleh lawan politik dan kelompok hak asasi karena berusaha untuk menargetkan dan membungkam kritik.

Meskipun demikian, dia adalah seorang pemimpin yang banyak dirayu oleh Barat: Dia juga akan menjadi tamu kehormatan pada perayaan Hari Bastille 14 Juli di Paris, Prancis.

Namun, ketika ditanya mengenai masalah penghormatan terhadap kebebasan dan hak asasi, Jean-Pierre mengatakan Biden "tidak pernah menghindar" untuk melakukan percakapan itu dengan para pemimpin.

"Kami secara teratur terlibat dengan pejabat pemerintah India di tingkat senior tentang masalah hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan," pungkasnya.