Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan informal ASEAN di Pattaya, Thailand untuk mengatasi krisis di Myanmar tanpa kehadiran Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini dinilai masalah yang cukup serius di internal ASEAN, kata Dino Patti Djalal.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu mengatakan pertemuan hari Senin (19/6/2023) itu merupakan masalah koordinasi yang cukup serius.
"Ada keretakan dalam tubuh ASEAN mengenai cara menangani krisis di ASEAN," kata Dino saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (21/6/2023).
Menurutnya masalah kordinasi dan keretakan internal ini dapat berdampak pada 5 poin konsensus (5 point consensus) yang telah disepakati para pemimpin ASEAN untuk membantu masalah Myanmar.
Salah satu tujuannya, yakni untuk melakukan pertemuan dengan semua pihak yang ada di Myanmar.
Baca juga: PBB: ASEAN Harus Minta Pertanggungjawaban Junta Myanmar
"5 poin konsensus cukup jelas, mengenai hal-hal yang perlu dicapai oleh ASEAN dan bagaimana proses untuk mencapai tersebut, termasuk tujuannya. Salah satu tujuannya tentu melakukan pertemuan dengan junta dan NUG dan pihak-pihak lain untuk mencapai suatu solusi politik damai," ujarnya.
Dino mengatakan keretakan ini perlu diperbaiki dan perlu dilakukan konsultasi antara Jakarta dan Bangkok.
Sebagaimana diketahui, pertemuan yang diadakan di Pattaya pada hari Senin, diselenggarakan oleh pemerintah sementara Thailand dalam upaya menemukan solusi yang dipimpin ASEAN untuk krisis di Myanmar.
Pertemuan ini dilakukan di tengah keketuaan Indonesia di ASEAN.
Thailand berjanji untuk menemukan solusi damai untuk masalah di negara tersebut.
Indonesia, Singapura, dan Malaysia menolak untuk ikut serta dalam pertemuan tersebut, tetapi China dan India mengirimkan perwakilan untuk pembicaraan tersebut.
Staf khusus Menlu untuk diplomasi kawasan, Ngurah Swajaya mengatakan bahwa Menlu Retno Marsudi diundang pada pertemuan tersebut.
Baca juga: PM Thailand Klaim Pertemuan Informal ASEAN di Pattaya Terkait Myanmar Hasilkan Kemajuan
Namun, menyampaikan tidak bisa hadir dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan informal di Thailand dengan junta Myanmar dinilai menyalahi mandat 5 poin konsensus (5 point consensus/ 5 PC's) yang sudah disepakati para pemimpin ASEAN.
Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) menyatakan 5 PC adalah keputusan para pemimpin ASEAN pascapertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta tanggal 24 April 2021, di masa keketuaan Brunei Darussalam.
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 40 dan 41 di Phnom Penh pun telah diputuskan juga oleh para pemimpin ASEAN yang intinya ASEAN hanya akan mengundang perwakilan non politik dari Myanmar saat penyelenggaraan KTT maupun pertemuan setingkat menteri.