Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, mengatakan upaya untuk menangkap Presiden Rusia, Vladimir Putin, ketika dia berkunjung ke negaranya akan menjadi deklarasi perang dengan Rusia.
"Rusia telah menjelaskan bahwa menangkap Presidennya yang sedang menjabat akan menjadi deklarasi perang," kata Presiden Cyril Ramaphosa mengatakan dalam surat-surat pengadilan yang dirilis pada Selasa (18/7/2023).
Presiden Vladimir Putin telah diundang ke KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan pada Agustus 2023.
Ia juga menjadi target dari surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang diharapkan akan diterapkan oleh Pretoria sebagai anggota ICC jika dia hadir di negara mereka, termasuk Afrika Selatan.
Perintah ICC ini menyebabkan dilema diplomatik di pengadilan Afrika Selatan, dikutip dari Al Jazeera.
Partai oposisi terkemuka di Afrika Selatan, Aliansi Demokratik (DA), memaksa pemerintah agar menangkap Vladimir Putin dan diserahkan ke ICC jika dia menginjakkan kaki di Afrika Selatan.
Baca juga: Presiden Rusia Vladimir Putin: Serangan Balasan Ukraina Gagal Sejak Awal
Dalam tanggapannya, Presiden Cyril Ramaphosa menggambarkan aplikasi DA sebagai permintaan yang tidak bertanggung jawab.
Ia mengatakan keamanan nasional dipertaruhkan jika Afrika Selatan melakukannya.
Afrika Selatan Mengecualikan Penangkapan Putin
Baca juga: Dmitry Medvedev: Jika ICC Tangkap Vladimir Putin, Rusia akan Deklarasikan Perang
Surat-surat Presiden Cyril Ramaphosa mengindikasikan tidak bisa melaksanakan perintah ICC karena dapat mengancam keamanan negaranya.
Menurut presiden, Afrika Selatan mencari pengecualian di bawah aturan ICC berdasarkan fakta melakukan penangkapan dapat mengancam keamanan, perdamaian, dan ketertiban negara.
“Ini tidak sesuai dengan konstitusi kami untuk mengambil risiko terlibat perang dengan Rusia,” katanya.
Ia menambahkan, penangkapan ini akan bertentangan dengan tugasnya untuk melindungi negara.
"Penangkapan itu juga akan merusak misi yang dipimpin Afrika Selatan untuk mengakhiri perang di Ukraina dan menyita solusi damai apa pun," tulis Presiden Cyril Ramaphosa.
Perjanjian ICC menyatakan, negara anggota harus berkonsultasi dengan ICC ketika mengidentifikasi masalah yang dapat menghambat pelaksanaan permintaan.