Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Politisi di India sedang mencari cara agar "persetujuan orang tua" dijadikan persyaratan wajib bagi pasangan yang ingin menikah.
Dilansir Independent, pernikahan atas dasar cinta adalah konsep yang tersebar luas di India di mana individu memilih sendiri pasangan mereka.
Mereka saling mencintai dan menikah meski tanpa restu orang tua mereka.
Pernikahan seperti itu seringkali berbeda dengan perjodohan di mana orang tua atau anggota keluarga yang lebih tua mencari calon pasangan hidup untuk anak-anak mereka.
Mereka juga terkadang menyewa jasa "mak comblang" atau beriklan di surat kabar dan portal online.
Perjodohan biasanya menjadi norma yang sudah berlangsung lama di India.
Baca juga: Apa yang Terjadi di India? Kekerasan dan Pembantaian Meletus di Berbagai Tempat Targetkan Minoritas
Sedangkan pernikahan atas dasar cinta terbilang relatif baru di negara itu karena generasi muda sekarang lebih suka mencari pasangan sendiri.
Ketua menteri negara bagian Gujarat barat, Bhupendra Patel, mengumumkan pemerintahnya akan menerapkan sistem yang mewajibkan persetujuan orang tua untuk suatu pernikahan.
Gujarat merupakan kampung halaman perdana menteri Narendra Modi dan dia pernah menjabat sebagai ketua menteri di sana sebelumnya.
Politisi tersebut dilaporkan sedang mempelajari kemungkinan sistem tersebut dan apakah sistem itu sejalan dengan ketentuan konstitusi.
Menurut media lokal, RUU tersebut datang sebagai tanggapan atas tuntutan dari komunitas berpengaruh dari negara bagian.
Saat acara yang diselenggarakan oleh Sardar Patel Group di Mehsana pada Minggu (31/7/2023), Bhupendra Patel dilaporkan berbagi pendapatnya saat berbincang dengan menteri kesehatannya, Rushikesh Patel.
“Saat datang ke sini, [Rushikesh] Patel memberi tahu saya bahwa kita harus melihat kembali kejadian kawin lari anak perempuan, dan melakukan studi komprehensif dengan tujuan untuk mewajibkan persetujuan orang tua untuk pernikahan cinta,” katanya.
“Jika Konstitusi mendukungnya, kami akan melakukan studi dan berusaha mencapai hasil terbaik,” kata Bhupendra.
Ketua menteri Gujarat juga mendapat dukungan dari anggota parlemen lokal dari partai oposisi Kongres, Imran Khedawala, terkait masalah tersebut.
Baca juga: Polisi Khusus KA di India Tembaki Penumpang di Dalam Kereta yang Sedang Berjalan, 4 Orang Tewas
“Pada saat orang tua diabaikan dalam suatu pernikahan, pemerintah berpikir untuk menciptakan sistem khusus mengenai pernikahan yang layak secara konstitusional,” kata Khedawala.
“Ketua menteri telah meyakinkan untuk melakukan studi tentang persetujuan orang tua wajib dalam pernikahan."
“Ketua menteri telah membicarakan hal ini."
"Jika pemerintah membawa undang-undang seperti itu di sidang majelis, maka dukungan saya ada pada pemerintah.”
Awal tahun ini, anggota parlemen lokal Gujarat Fatehsinh Chauhan mengaitkan pernikahan yang hanya atas dasar cinta dengan kejahatan.
Ia mengklaim mewajibkan persetujuan orang tua akan mengurangi tingkat kejahatan di negara bagian tersebut.
The Times of India mengutip Chauhan yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan orang tua menambah tingkat kejahatan di negara bagian.
"Jika pernikahan semacam itu didaftarkan dengan persetujuan orang tua, tingkat kejahatan akan turun sebesar 50 persen," ujarnya.
“Pernikahan didaftarkan bukan di daerah asal mereka tapi di wilayah lain."
“Laki-laki dan perempuan menyembunyikan dokumen mereka dan menikah di distrik lain dan kemudian gadis itu menderita, atau orang tuanya harus bunuh diri."
“Orang tua yang sibuk karena profesinya tidak bisa menjaga anak perempuannya dan karenanya para anti-sosial memanfaatkan ini dan kawin lari dengan anak perempuan.”
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)