Vladimir Putin Tak Bakal Hadiri KTT G20 di India, Gegara Surat Penangkapan ICC Lagi?

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan tidak berencana menghadiri pertemuan para pemimpin G20 di India bulan depan secara langsung.

Juru bicara pemerintahan Rusia di Kremlin, Dmitry Peskov menjelaskan format partisipasi pemimpin Rusia tersebut belum diputuskan.

Lazimnya, jika Vladimir Putin tidak hadir secara fisik ke sebuah acara, dia akan tetap mengikuti kegiatan melalui teleconference.

Baca juga: Yevgeny Prigozhin Tewas Tapi Musuh Vladimir Putin Bertumbuh Seribu di Elite Patriot Turbo Rusia

KTT G20 di New Delhi dijadwalkan pada 9-10 September akan menjadi puncak kepemimpinan India dalam kelompok ekonomi terkemuka dunia.

New Delhi mengambil alih jabatan presiden bergilir dari Indonesia pada bulan Desember lalu.

Minggu ini, Putin berpartisipasi melalui tautan video dalam pertemuan puncak para pemimpin BRICS di Johannesburg, setelah menolak melakukan perjalanan ke Afrika Selatan.

Baca juga: Ada yang Aneh dari Suara Vladimir Putin Saat Pidato di KTT BRICS 2023, Pakai Suara Palsu?

Afrika Selatan sebagai negara tuan rumah sejatinya telah mengundang presiden Rusia tersebut, meskipun potensi kedatangan Putin akan menempatkan Afrika Selatan dalam posisi yang sulit.

Afrika Selatan diketahui terikat komitmen terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Adapun ICC secara resmi mengeluarkan surat penangkapan terhadap Putin atas tuduhan kejahatan perang atas deportasi ilegal anak-anak Ukraina selama serangan Moskow ke negara itu.

Moskow menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai tuduhan palsu, dan menggambarkan ICC telah dikompromikan secara politik.

Pemerintah Afrika Selatan secara teknis diwajibkan untuk berusaha menahan Putin jika dia menginjakkan kaki di wilayahnya.

Berbeda dari Afrika Selatan, India belum menandatangani Statuta Roma, perjanjian hukum yang mendasari yurisdiksi ICC.

Namun, peristiwa G20 sebelumnya telah diwarnai oleh kampanye pimpinan Amerika Serikat yang mengecam Rusia.

Negara-negara Barat mengklaim bahwa Moskow harus “diisolasi” secara diplomatis sebagai hukuman atas perang di Ukraina.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov memimpin delegasi Moskow pada pertemuan puncak para pemimpin G20 di Bali, Indonesia, November lalu.

Menjelang pertemuan tersebut, media Barat melaporkan bahwa kantor Presiden AS Joe Biden sedang mempersiapkan rencana darurat untuk mencegahnya berada di ruangan yang sama dengan Putin, jika pemimpin Rusia tersebut hadir secara langsung.