Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengajukan mosi untuk menghentikan ekspedisi Titanic yang direncanakan RMS Titanic Inc pada 2024.
RMS Titanic Inc adalah sebuah perusahaan yang memiliki hak penyelamatan eksklusif atas sisa-sisa Titanic, lapor CNN.
RMS Titanic Inc mengatakan dalam laporan berkala pada Juni, perusahaan berencana melakukan ekspedisi pada 2024, tetapi tidak bermaksud untuk meminta izin, menurut mosi yang diajukan oleh pemerintah AS.
Dalam mosi yang diajukan di Pengadilan Federal Virginia, RMS Titanic Inc harus mendapatkan izin dari Menteri Perdagangan sebelum melakukan penelitian, eksplorasi, penyelamatan, atau aktivitas lain yang akan mengubah atau menganggu lokasi bangkai kapal RMS Titanic.
Yang perlu digarisbawahi, mosi yang disampaikan AS tak berkaitan dengan tragedi kapal selam wisata Titanic yang menewaskan lima penumpang, beberapa waktu lalu.
Baca juga: 5 Mitos Kapal Titanic Paling Populer, Termasuk Dugaan Penumpang Kelas 3 yang Terkunci di Bawah Dek
Kantor Kejaksaan AS di Distrik Timur Virginia mengatakan kepada CNN, "Kami tidak memberikan pernyataan tambahan apa pun selain yang tercantum dalam pengajuan pada saat ini."
CNN telah menghubungi RMS Titanic Inc serta pengacara yang mewakili perusahaan tersebut untuk memberikan komentar.
Titanic Memorial Act
Sebelumnya, untuk melindungi lokasi bangkai kapal dari potensi bahaya atau perubahan fisik yang disebabkan oleh penyelamatan Amerika, kongres mengesahkan Titanic Memorial Act pada 1986.
Undang-undang tersebut mengarahkan Departemen Luar Negeri dan National Oceanic Atmospheric Administration – yang berada di bawah Departemen Perdagangan – untuk menegosiasikan perjanjian internasional, yang mulai berlaku pada 2019.
Baca juga: Rekaman Suara dan Data dari Kapal Induk Kapal Selam Wisata Titanic akan Diselidiki
RMS Titanic Inc memperoleh hak penyelamatan melalui perintah yang dimasukkan oleh Pengadilan Distrik AS di Norfolk, Virginia, pada Juni 1994, menurut pengajuan tersebut.
AS berpendapat dalam dokumen pengadilan yang diajukan pada Jumat (1/9/2023), sesuai perjanjian internasional, "RMST tidak bisa mengabaikan undang-undang federal yang berlaku secara sah ini."
Pertarungan Hukum 2020
Rupanya, pertarungan hukum serupa terjadi pada 2020.