Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada bulan ini untuk membahas kemungkinan pengiriman senjata yang digunakan Moskow untuk perang di Ukraina.
Korea Utara telah berjanji akan memasok Rusia dengan peluru artileri dan rudal antitank sebagai bentuk imbalan atas teknologi canggih Moskow untuk satelit dan kapal selam bertenaga nuklir.
Selain membahas pengiriman senjata, Korea Utara dan Rusia diyakini akan mengadakan latihan gabungan Angkatan Laut yang telah direncanakan sejak dulu.
Baca juga: Kim Jong-Un Marah Besar Karena Pejabatnya Gagal Cegah Kerusakan Akibat Badai Tropis
Latihan gabungan itu juga sebagai bentuk kecaman setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan mengadakan latihan militer secara rutin, yang diklaim Korea Utara sebagai persiapan perang melawannya.
AS Desak Korut Hentikan Penjualan Senjata ke Rusia
Pekan lalu, Amerika Serikat (AS) telah meminta Korea Utara untuk tidak menjual senjata apapun ke Rusia.
Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan pihaknya merasa prihatin dengan potensi kesepakatan senjata antara Rusia dan Korea Utara.
“Kami mendesak Korea Utara untuk menghentikan perundingan senjata dengan Rusia dan mematuhi komitmen publik yang telah dibuat Pyongyang untuk tidak menyediakan atau menjual senjata ke Moskow,” kata Kirby.
Baca juga: Sambangi Pabrik Rudal Taktis, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un Berencana Tingkatkan Produksi Rudal
Kirby yakin bahwa Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu telah mencoba melobi Pyongyang untuk menjual amunisi artileri ke Moskow ketika ia mengunjungi Korea Utara dan bertemu dengan Kim Jong Un pada Juli lalu.
Tahun lalu, AS juga menuduh Korea Utara karena secara diam-diam mengirimkan peluru artileri ke Rusia.
“Kami tetap khawatir jika Korea Utara terus mempertimbangkan untuk memberikan dukungan kepada pasukan militer Rusia di Ukraina,” ujar Kirby.
Meski begitu, baik Korea Utara maupun Rusia dengan tegas membantah tuduhan AS terkait pengiriman senjata.