Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) bantuan khusus Israel tanpa memasukkan bantuan untuk Ukraina.
Total 226 anggota DPR mendukung RUU tersebut dan 196 anggota menentang.
Dua belas anggota Partai Demokrat bersama 214 anggota Partai Republik menyetujui RUU tersebut dan dua anggota Partai Republik bersama 194 anggota Partai Demokrat menolaknya.
RUU itu mengalokasikan 14,3 miliar dolar AS untuk bantuan kepada Israel, yang tidak menyebutkan Ukraina.
Namun, RUU itu tidak akan berlaku ketika sampai di Senat. Presiden AS Joe Biden mengancam akan memveto RUU tersebut.
"Rancangan undang-undang Partai Republik akan mati begitu saja," kata Chuck Schumer, Pimpinan Senat Partai Demokrat, dikutip dari CBC News.
Baca juga: Joe Biden Serukan Jeda Perang Gaza setelah Diprotes Pemimpin Yahudi AS
Isi RUU Bantuan Khusus Israel
RUU bantuan khusus Israel hanya akan menyediakan miliaran dolar untuk militer Israel.
Termasuk 4 miliar dolar AS untuk pengadaan sistem pertahanan Iron Dome Israel dan pertahanan David’s Sling untuk melawan ancaman roket jarak pendek.
Namun, bantuan keuangan tersebut diikuti dengan pemotongan Dana Pendapatan Internal (Internal Revenue Service/IRC) dan tidak memberikan bantuan untuk Ukraina.
RUU itu juga menyebutkan sejumlah transfer peralatan dari persediaan AS.
Presiden Joe Biden berjanji akan memveto RUU tersebut, seperti diberitakan Reuters.
“Presiden akan memveto RUU 'khusus Israel'. Saya pikir, kami sudah memperjelasnya,” kata John Kirby, koordinator komunikasi strategis Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, pada Kamis (2/11/2023).
Gedung Putih akan Tolak RUU Bantuan Khusus
Baca juga: Israel Desak Palang Merah Kunjungi Sandera Hamas, ICRC: Sulit, Bom Masih Berjatuhan
Sehari sebelumnya, Rabu (1/11/2023), Chuck Schumer mencela RUU tersebut karena majelis tinggi tidak akan mempertimbangkannya.
“Senat tidak akan mempertimbangkan usulan yang sangat cacat dari Partai Republik ini."
"Sebaliknya kami akan bekerja sama dalam paket bantuan darurat bipartisan kami sendiri yang mencakup bantuan ke Israel, Ukraina, persaingan dengan pemerintah Tiongkok, dan bantuan kemanusiaan untuk Gaza," kata Chuck Shcumer.
Mayoritas Senat dari Partai Republik menentang pemisahan bantuan untuk Israel dan Ukraina, pendanaan terbatas dan lainnya.
Sebelumnya, Gedung Putih meminta paket senilai 106 miliar dolar AS yang mencakup miliaran dolar untuk Ukraina, Israel, dan program lainnya.
Pada Sidang Senat, Selasa (31/10/2023), demonstran dengan tangan berlumuran cat merah, menyerukan gencatan senjata di Gaza dan menolak pemberian dana untuk Israel.
Namun aksi protes itu tidak mempengaruhi keputusan pemerintah AS.
Perang Hamas Palestina vs Israel
Baca juga: Hamas Bersumpah Serangan ke Gaza Menjadi Kutukan Bagi Israel
Komitmen AS untuk mendukung Israel ini menyusul perang terbaru antara militan Palestina, Hamas, dan Israel yang memanas setelah Hamas menyerang Israel pada Sabtu (7/10/2023).
AS yang merupakan sekutu Israel, berjanji akan memberikan bantuan apa pun termasuk finansial dan militer yang dibutuhkan Israel.
Hamas mengatakan serangan itu adalah tanggapan terhadap kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini, dikutip dari Al Jazeera.
Hamas menculik kurang lebih 200 warga Israel dan meluncurkan ratusan roket, yang menewaskan 1.538 warga Israel.
Sementara itu, lebih dari 9.061 warga Palestina meninggal dunia, termasuk 3.760 anak-anak dan 2.326 perempuan serta 32.000 terluka dalam serangan balasan Israel di Gaza hingga Kamis (2/11/2023).
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel