Sekalipun kepemimpinan Hamas digulingkan, mustahil menghilangkan sentimen pro-militan dari penduduk Gaza, sehingga meningkatkan ancaman serangan baru, termasuk bom bunuh diri, terhadap siapa pun yang mengambil alih kekuasaan.

Jika Israel berhasil menghancurkan Hamas, saya pikir akan sangat sulit untuk mendapatkan struktur pemerintahan yang sah dan berfungsi di sana,” kata Aaron David Miller, mantan perunding AS untuk Timur Tengah.

Baca juga: Negara-Negara Arab Mulai Gerah ke Israel, Giliran Aljazair Kirim Sinyal Gabung Perang di Gaza

Diskusi-diskusi tersebut meningkat ketika Israel memperluas serangan udara, darat dan lautnya ke Gaza. Namun hal ini juga didorong oleh apa yang dilihat oleh para pejabat AS sebagai kegagalan Israel sejauh ini dalam mengartikulasikan sebuah tujuan akhir.

Membangun Gaza

Sejumlah pihak menyadari bahwa dibutuhkan bahwa bantuan internasional dalam jumlah besar untuk membangun kembali Gaza. Bantuan semacam itu hampir mustahil didapat dari pemerintah Barat selama Hamas masih berkuasa.

Beberapa saat sebelum berangkat pada Kamis (2/11/2023) dalam perjalanan ke Israel dan Yordania, Blinken mengatakan pertemuannya di wilayah tersebut tidak hanya membahas “langkah nyata” untuk meminimalkan kerugian terhadap warga sipil di Gaza, tetapi juga membahas masalah perencanaan pascaperang.

"Kami fokus pada hari ini. Kami juga harus fokus pada hari berikutnya," kata Blinken kepada wartawan.

Landasan bagi perdamaian abadi, katanya, adalah jalan menuju negara Palestina, sebuah tujuan yang telah lama ditepis oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Belajar dari Irak, Afghanistan, dan Haiti Para pejabat AS mengatakan, secara pribadi bahwa mereka dan rekan-rekan Israel telah berbicara tentang pembelajaran dari kesalahan Washington dalam invasi ke Irak dan Afghanistan, serta kurangnya persiapan untuk menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya.

Salah satu opsi yang dibahas oleh para pejabat AS adalah pembentukan kekuatan multinasional untuk menjaga ketertiban. Kekuatan multinasional tersebut bisa mencakup beberapa negara Eropa atau Arab, meskipun belum ada pemerintah yang secara terbuka menyatakan minatnya untuk bergabung dengan kekuatan tersebut.

Presiden AS Joe Biden, yang menarik militer Washington pada 2021 setelah bercokol selama dua dekade di Afghanistan, kemungkinan besar tidak ingin terlibat dalam aksi militer langsung dalam konflik luar negeri baru. Hal itu lantaran Biden mencalonkan diri kembali pada Pilpres 2024.

Beberapa analis kebijakan juga melontarkan gagasan untuk mengerahkan pasukan yang didukung PBB ke Gaza –baik pasukan penjaga perdamaian formal PBB, seperti yang dilakukan di perbatasan Israel-Lebanon, atau pasukan multinasional dengan persetujuan PBB.

Baca juga: BREAKING NEWS Israel Rudal Rumah Pemimpin Hamas di Gaza, Ismail Haniyeh Ada di Mana?

Namun para diplomat mengatakan belum ada diskusi di dalam tubuh PBB mengenai langkah tersebut, yang memerlukan persetujuan di antara 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Advertisement Misi serupa seringkali menghadapi rintangan besar. Pada Oktober 2022, Haiti meminta bantuan internasional untuk melawan geng kekerasan.

Setahun kemudian, Dewan Keamanan PBB mengesahkan misi keamanan luar negeri, yang tertunda karena sulitnya menemukan negara yang bersedia memimpin misi tersebut. Kenya sudah mengambil langkah, tetapi Haiti masih menunggu kedatangan misi tersebut.

Yang memperumit masalah adalah Israel kemungkinan besar akan menentang peran Dewan Keamanan PBB apa pun, terutama setelah para pejabat Israel mengecam Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres karena mengatakan serangan Hamas pada 7 Oktober “tidak terjadi dalam ruang hampa”.