Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) di Belanda menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Belanda, Kamis, (21/12/2023).
Mereka memegang poster dan banner yang berisi permintaan agar gencatan senjata dilakukan di Jalur Gaza.
Di samping itu, mereka juga memprotes sikap pemerintah Belanda perihal perang Hamas-Israel.
“Ada keprihatinan bahwa pemerintah Belanda masih belum mendorong terjadinya gencatan senjata selamanya dan itulah alasan mengapa kita sekarang di sini,” kata Angelique Eijpe selaku juru bicara para pengunjuk rasa, dikutip dari Barrons.
Eijpe berujar bahwa bulan kemarin dia mengundurkan diri dari pekerjaannya di Kemenlu karena kecewa dengan sikap pemerintah.
Dalam rapat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan lalu, Belanda beserta Jerman dan Italia memilih abstain dalam pemungutan suara untuk resolusi gencatan senjata di Gaza.
Menurut Menteri Luar Negeri Belanda, Hanke Bruins Slot, abstainnya Belanda disebabkan oleh belum jelasnya isi resolusi itu mengenai hak Israel untuk membela diri setelah diserang Hamas tanggal 7 Oktober lalu.
Baca juga: Alot, Hamas Tetap Minta Israel Angkat Kaki dari Gaza, Netanyahu Cuma Beri Dua Pilihan
Meski unjuk rasa kerap digelar di Belanda, unjuk rasa yang dilakukan oleh PNS karena tak sepakat dengan pemerintah adalah hal yang langka.
“Kami di sini karena kami tidak sepakat dengan sikap Belanda mengenai persoalan gencatan senjata,” kata Jesse Jansen (34) salah satu pengunjuk rasa.
“Kita tidak bisa hanya berdiri dan melihat saja ketika hukum internasional dan kemanusiaan sedang dilanggar,” kata dia kepada AFP.
Pada bulan Oktober lalu, juga ada sekitar 200 PNS di Belanda yang menulis surat kepada pemerintah.
Dalam surat itu mereka meminta pemerintah Belanda untuk mendesak Israel menghentikan pengeboman di Gaza dan melindungi warga sipil.
Dukungan akan adanya gencatan senjata tengah tengah meningkat di Belanda.
Menurut hasil survei oleh RTL dan dirilis hari Selasa lalu, ada dua pertiga warga Belanda yang mendukung gencatan senjata.
Baca juga: Gegara Perang Kemiskinan di Israel Meroket, Banyak Warga Terlilit Utang, Anak-anak Dipaksa Puasa
“Kebanyakan orang tidak memihak dalam konflik itu, simpati untuk warga Palestina sama besarnya seperti simpati untuk warga Israel,” demikian pernyataan RTL.
Akan tetapi, surat dari para PNS itu dikritik oleh Menteri Kehakiman Dilan Yesilgoz.
Menurutnya, kepemimpinan politik menentukan sikap politik, bukan sebaliknya.
Turut dikecam karena kirim senjata ke Israel
Beberapa waktu lalu, pemerintah Belanda juga dikecam karena terus memasok suku cadang jet tempur F-35 ke Israel
Padahal, Belanda sudah diperingatkan bahwa Israel menggunakan F-35 untuk menyerang Gaza.
Surat kabar Belanda, NL Times, menyebut para menteri sudah menyurati parlemen Belanda tentang hal itu.
Surat itu berisi penegasan bahwa pemerintah akan terus mengirim suku cadang karena tidak ada bukti bahwa F-35 milik Israel terlibat dalam pelanggaran hukum kemanusiaan.
Baca juga: Pensiunan Jenderal AS: Banyaknya Tentara Israel yang Tewas di Gaza karena Kurang Pengalaman
Pemerintah juga berujar bahwa pengiriman itu diperlukan karena Israel juga terancam oleh Iran dan negara-negara lainnya.
"Penghentian pengiriman suku cadang F-35 akan membatasi kemampuan Israel mengerahkan jet tempur itu dalam konteks ancaman regional itu," demikian laporan yang mengutip surat dari pemerintah, dilansir Sputnik Globe.
"Berdasarkan informasi saat ini tentang pengerahan F-35 milik Israel, tidak dapat dipastikan bahwa F-35 itu terlibat dalam pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional."
Sejumlah pihak dilaporkan mengecam pengiriman itu, termasuk Oxfam Novib, Amnesty Internasional, PAX, dan The Rights Forum.
Keempat organisasi itu sudah menggugat pemerintah Belanda yang terus mengirim senjata ke Israel.
Baca juga: Viral Video 3 Tentara Berbahasa Ukraina di Jalur Gaza, Kyiv: Kami Tak Kirim Tentara ke Israel
Organisasi-organisasi hak asasi manusia (HAM) sudah memperingatkan bahwa Israel melanggar aturan perang di Gaza.
Oxfam Novib pada hari Selasa (14/11/2023), berujar bahwa Belanda "setengah bertanggung jawab atas pelanggaran hukum perang" di Gaza karena terus mengekspor senjata ke Israel.
Oxfam dan organisasi lainnya juga menyebut Belanda menolak mengakui bahwa Israel bertanggung jawab atas pelanggaran berat terhadap hukum perang.
Menurut Direktur Oxfam Novib Michiel Servaes, tindakan Israel mengebom Gaza telah membuat pihaknya tak bisa mengirimkan bantuan kepada warga sipil.
"Tak bisa dipercaya bahwa bom-bom ini dijatuhkan dengan bantuan militer Belanda. Ini harus dihentikan," kata Servaes, dikutip dari Nl Times.
Sementara itu, Direktur PAX Martje van Nes menyebut bahwa Belanda memiliki aturan tentang ekspor senjata.
Belanda belarang ekspor senjata yang berkontribusi terhadap pelanggaran hukum kemanusiaan.
Adapun Direktur Amnesty Internasional Dagmar Oudshoor berkata bahwa ekspor senjata dari Belanda ke Israel membuat Belanda berisiko terlibat dalam pelanggaran hukum kemanusiaan internasional.
(Tribunnews/Febri)