Baca tanpa iklan
Menlu Retno: Indonesia akan Selalu Berjuang untuk Kemerdekaan Palestina, Kecam Standar Ganda Barat
TRIBUNNEWS.COM- Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengecam standar ganda Barat terhadap Gaza, dan berjanji untuk terus memberikan dukungan bagi Palestina.
Indonesia telah lama menjadi pendukung setia Palestina, dimana masyarakat dan pemerintahnya memandang kenegaraan Palestina sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi mereka sendiri, yang menyerukan penghapusan kolonialisme.
Pemerintah Indonesia secara konsisten mengutuk kekerasan Israel, dan juga menggalang dukungan internasional sejak pemboman Israel terhadap Gaza meningkat pada awal Oktober.
Menteri Luar Negari Indonesia, Retno Marsudi akan berbicara pada audiensi publik International Court of Justice (ICJ) mengenai pendudukan ilegal Israel di Palestina bulan depan.
Indonesia menjadi salah satu negara yang tetap konsisten dan vokal mendukung Gaza sejak eskalasi mematikan dimulai pada bulan Oktober.
Baca juga: Menlu Retno Marsudi Tak Habis Pikir PBB dan Negara Maju Cuma Jadi Penonton Genosida di Palestina
Serangan militer Israel yang tiada henti telah menewaskan lebih dari 22.000 warga Palestina dan menghancurkan atau merusak sebagian besar rumah di wilayah yang terkepung.
“Kasus Palestina menunjukkan standar ganda dari sejumlah negara di dunia, khususnya di Global North,” kata Retno dalam keterangan pers tahunannya pada hari Senin (8/1/2024).
“Negara-negara di kawasan Utara tiba-tiba terdiam ketika mereka menyaksikan pelanggaran kemanusiaan. Kemana kuliah-kuliah yang sering mereka berikan tentang hak asasi manusia? Bukankah Palestina mempunyai hak yang sama dengan kita semua? Mengapa bangsa Palestina seolah-olah berada di bawah kita?”
Indonesia adalah bagian dari komite tingkat menteri yang ditugaskan dalam KTT Arab-Islam yang luar biasa pada bulan November, yang mendorong diakhirinya serangan mematikan Israel yang sedang berlangsung di Gaza.
Anggota komite, yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, bertemu dengan pejabat yang mewakili masing-masing dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk meningkatkan tekanan pada Barat agar menolak pembenaran Israel atas pemboman mereka di Gaza sebagai bentuk pembelaan diri.
Baca juga: Menlu Retno Marsudi Pastikan Seluruh Diplomat Indonesia Netral dan Profesional pada Pemilu 2024
Marsudi mencatat bahwa ia akan mewakili Indonesia di Mahkamah Internasional pada 19 Februari, di mana ia dijadwalkan untuk berbicara pada sidang publik untuk mendesak ICJ memberikan pendapat penasehat yang memperkuat kedudukan hukum Palestina.
Sidang di Den Haag ini merupakan tindak lanjut dari resolusi Majelis Umum PBB pada Desember 2022 yang meminta ICJ untuk memberikan pendapat penasehat mengenai konsekuensi hukum dari pendudukan ilegal Israel di wilayah Palestina.
Intinya PBB tidak bisa melupakan perjuangan bangsa Palestina, tambah Marsudi.
Dia juga menyoroti bagaimana Dewan Keamanan PBB tidak mampu menghentikan genosida yang sedang berlangsung di Gaza, mengacu pada kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata pada bulan lalu setelah diveto oleh AS.
Baca juga: Menlu Retno Sindir AS-Barat Punya Standar Ganda soal HAM: Kerap Dikte RI, Biarkan Israel Serang Gaza
Berbicara dari Gedung Merdeka di Bandung, Jawa Barat, Marsudi menegaskan, venue tersebut merupakan pengingat akan hutang Indonesia terhadap Palestina.
Bangunan ini merupakan museum memperingati Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang bertujuan menentang kolonialisme dan akhirnya melahirkan Gerakan Non-Blok.
Dari lebih dari dua lusin negara yang berpartisipasi, Palestina adalah satu-satunya negara yang belum memperoleh kemerdekaannya.
“Bangunan ini merupakan pengingat akan hutang yang belum kita bayar, yaitu kemerdekaan Palestina,” ujarnya. “Indonesia akan selalu berjuang untuk Palestina.”
Heran Dewan Keamanan PBB Tak Mampu Membendung Genosida
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengaku heran dengan sikap dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tidak mampu membendung genosida dari Israel terhadap penduduk Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Di mana lanjutnya, menjelang tutup tahun 2023, lebih dari 21 ribu orang Palestina kehilangan nyawanya di Gaza akibat kekejaman Israel. Sebanyak 70 persen diantaranya adalah anak-anak dan perempuan.
Fasilitas publik juga dihancurkan Israel, termasuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara yang merupakan kontribusi rakyat Indonesia.
Hal ini disampaikan Retno dalam acara 'Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2024, yang disiarkan daring dari Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (8/1/2024).
"Dewan Keamanan PBB tidak mampu menghentikan genosida yang berlangsung di Gaza. Kekejaman Israel tidak hanya terjadi di Gaza namun juga di Tepi Barat," kata Retno.
Retno juga heran atas sikap adanya double standard dari sejumlah negara di dunia, khususnya negara 'The Global North' yang meliputi negara kawasan Eropa, Rusia, Amerika Serikat, Kanada, negara-negara kawasan Teluk Arab, dan beberapa negara di kawasan Asia.
Negara 'Global North' tersebut dinilai Retno mendadak diam dan hanya menyaksikan pelanggaran kemanusiaan oleh Israel di Gaza dan Tepi Barat.
"Kasus Palestina menunjukkan double standard sejumlah negara di dunia, terutama “the Global North”. Sejumlah negara “the Global North” mendadak diam menyaksikan pelanggaran kemanusiaan," katanya.
Padahal kata Retno, mereka semua sering memberikan 'kuliah' soal HAM dalam forum-forum internasional.
Tapi dalam persoalan Palestina, semua negara utara itu menerapkan standar ganda.
"Kemana semua “kuliah” yang sering mereka berikan mengenai HAM? Bukankah bangsa Palestina memiliki hak yang sama dengan kita semua? Kenapa seakan nilai bangsa Palestina lebih rendah dari kita?" tanya Retno.
Indonesia sendiri lanjutnya, akan terus berjuang untuk rakyat Palestina.
Seperti pada Mahkamah Internasional yang dihelat 19 Februari 2024 mendatang, Retno mewakili Indonesia akan menyampaikan pernyataan lisan agar Mahkamah memberi advisory opinion perkuat posisi hukum Palestina.
"Yang intinya, PBB tidak boleh melupakan perjuangan bangsa Palestina baik secara politik maupun hukum internasional," ujarnya.
(Sumber: Arab News, Tribunnews.com)