TRIBUNNEWS.COM - Presiden Uni Emirat Arab menolak permintaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membayar "tunjangan pengangguran" untuk pekerja Palestina yang bekerja di Israel, kata seorang pejabat Israel kepada Axios.
Israel melarang warga Palestina dari Tepi untuk memasuki wilayahnya sejak serangan 7 Oktober lalu.
Presiden UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) menolak mentah-mentah permintaan Netanyahu itu.
"Minta saja pada Zelensky," ujar MBZ menurut sumber tersebut.
Penolakan MBZ memperjelas posisi banyak negara Arab yang mengatakan mereka tidak akan menanggung biaya untuk mempertahankan status quo di Tepi Barat dan Gaza setelah perang.
“Gagasan bahwa negara-negara Arab akan datang untuk membangun kembali dan membayar tagihan atas apa yang terjadi saat ini hanyalah angan-angan saja,” kata seorang pejabat Emirat kepada Axios.
Sebagai informasi, tak lama setelah serangan Hamas 7 Oktober 2023, pemerintah Israel memberlakukan penutupan Tepi Barat dengan alasan keamanan.
Artinya, lebih dari 100.000 warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat namun bekerja di Israel sebelum perang, tidak dapat memasuki wilayah Israel.
Memburuknya perekonomian Palestina dan meningkatnya pengangguran akibat perang memicu aksi kekerasan di Tepi Barat.
Kabinet ekonomi Israel, yang dipimpin oleh Menteri Keuangan ultranasionalis Bezalel Smotrich, menolak usulan Kementerian Pertahanan Israel untuk mengizinkan sejumlah pekerja Palestina masuk ke Israel.
Meskipun ada tekanan dari Pasukan Pertahanan Israel dan badan keamanan Shin Bet, Netanyahu memilih untuk tidak mengajukan masalah ini ke kabinet keamanan.
Netanyahu Minta Bantuan ke Negara Lain
Dalam upaya untuk menemukan solusi tanpa harus berkonfrontasi dengan anggota koalisinya, Netanyahu mencoba membuat negara lain menggaji para pekerja Palestina itu.
Beberapa minggu lalu, Netanyahu mengadu kepada MBZ dan secara luas meminta bantuan sehubungan dengan Palestina, kata pejabat dan sumber Israel yang mengetahui masalah tersebut.
MBZ pada awalnya mengatakan dia siap membantu.