Tetapi ketika Netanyahu secara khusus bertanya apakah UEA bersedia membayar pekerja Palestina, presiden UEA itu terkejut, kata sumber yang mengetahui hal tersebut.
Menurut sumber tersebut, MBZ tidak menyangka Netanyahu mengira dia bersedia membayar untuk masalah yang timbul karena keputusan Israel sendiri yang tidak mengizinkan para pekerja masuk.
MBZ mengatakan kepada Netanyahu bahwa dia tidak bisa melakukannya.
Ia kemudian dengan sinis menyarankan agar perdana menteri Israel beralih ke Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
MBZ mengatakan Zelensky mungkin mendapat banyak uang dari banyak negara jadi mungkin dia bisa membantunya, menurut sumber tersebut.
Kantor Perdana Menteri Israel dan Kedutaan Besar Emirat di Washington menolak berkomentar.
Tak Mau Wilayah Palestina Dikelola oleh PA
Netanyahu secara terbuka dan pribadi mengatakan dia tidak akan membiarkan Otoritas Palestina (PA), yang saat ini memerintah Tepi Barat yang diduduki, mempunyai peran apa pun di Gaza setelah perang berakhir.
Sebaliknya, Netanyahu dan para pembantunya menyarankan sebuah situasi di mana "pasukan lokal" yang tidak memusuhi Israel mengatur urusan sipil Gaza, sementara IDF mempertahankan kendali keamanan.
Netanyahu juga ingin UEA, Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya bertanggung jawab membangun kembali Gaza setelah perang, menurut para pejabat Israel dan AS.
Namun UEA secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak akan membiayai pembangunan kembali Gaza.
Kecuali, hal tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang mencakup pembaruan proses perdamaian yang dipimpin AS dengan jalan menuju solusi dua negara.
“Pesannya akan sangat jelas: Kita perlu melihat rencana solusi dua negara yang layak, sebuah peta jalan yang serius sebelum kita membicarakan hal berikutnya dan membangun kembali infrastruktur Gaza,” ujar Duta Besar Emirat untuk PBB Lana Nusseibeh kepada Wall Street Journal Desember lalu.
Membangun kembali Gaza akan menjadi upaya besar.
Pengeboman Israel telah menyebabkan kehancuran massal.
Diperkirakan setidaknya setengah juta warga Palestina di daerah kantong tersebut tidak akan memiliki tempat untuk pulang ketika perang berakhir, menurut kantor bantuan PBB.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)