Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Sebagai dampak skandal uang suap puluhan juta yen sedikitnya 8 politisi partai demokrat liberal (LDP), kemarin (19/1/2024) PM Jepang Fumio Kishida mengumumkan faksinya sendiri dibubarkan.

Demikian pula faksi Nikai orang kuat LDP juga mengumumkan pembubaraan faksinya.

"Kami telah sepakat untuk membubarkan faksi Kishida sebagai bagian dari tanggungjawab skandal yang ada saat ini. Kalau faksi lain silakan tanyakan ke masing-masing pemimpinnya," kata PM Kishida kemarin.

Perdana Menteri Fumio Kishida, presiden Partai Demokrat Liberal, memutuskan untuk membubarkan faksi Kishida dari partai yang sama yang dipimpinnya,

Kochikai, karena dia merasakan krisis yang kuat bahwa kelanjutan faksi tersebut dapat menyebabkan runtuhnya pemerintahan LDP di tengah meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap politik karena kasus kegagalan untuk mengungkapkan pendapatan partai.

Perdana menteri telah berusaha untuk membubarkan faksi sejak akhir tahun lalu, tetapi ia melakukan sendiri tanpa berkonsultasi dengan pejabat partai yang enggan, dan mencoba untuk memaksa terobosan dengan pengumuman yang menggetarkan. Barulah kemarin akhirnya diumumkan secara resmi pembubaran tersebut.

Baca juga: Nasib Sial Polisi Jepang yang Punya Hobi Ngutil di Supermarket,Saya Tak Bisa Menahan Diri

"Saya tahu akan ada banyak kritik, tetapi jika kita tidak melakukan apa-apa, LDP akan selesai," papar Kishida lagi.

Segera setelah pengumuman itu, perdana menteri membocorkan perasaannya kepada orang-orang di sekitarnya pada malam tanggal 18 Januari sebelum diumumkan resmi 19 Januari kemarin.

Perdana menteri telah merencanakan untuk membubarkan faksi tersebut sejak akhir tahun lalu, ketika penyelidikan terhadap faksi terbesar, faksi Abe (Kelompok Studi Kebijakan Seiwa), dan faksi-faksi lain dimulai dengan sungguh-sungguh.

"Masyarakat curiga bahwa faksi telah menjadi tempat untuk mencari uang dan pos," kata perdana menteri.

"Ada perasaan krisis bahwa kelangsungan hidup partai akan terancam jika cara itu dilakukan tidak berubah secara drastis."

Sulit untuk mengatakan bahwa pemikiran Perdana Menteri dibagikan kepada pejabat partai.

Perdana menteri meninggalkan faksi Kishida pada Desember tahun lalu, tetapi para pemimpin faksi, termasuk Wakil Gubernur Taro Aso dan Sekretaris Jenderal Toshimitsu Motegi, tidak setuju dengan itu.