Baca tanpa iklan
Rencana Netanyahu di Gaza Setelah Perang Usai, Bentuk Otoritas Palestina Baru, Libatkan Negara Arab
TRIBUNNEWS.COM- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyetujui rencana jahat di Gaza pascaperang. Rencana tersebut, yang mencakup beberapa tahap, akan memungkinkan Israel untuk mengambil alih kendali militer atas Gaza pascaperang dan melakukan operasi di seluruh jalur tersebut.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diam-diam telah menyetujui rencana Israel untuk mengambil kendali militer atas Gaza dalam masa transisi yang diharapkan mengarah pada reformasi Otoritas Palestina (PA) dan realisasi bentuk negara Palestina.
Menurut laporan pada tanggal 31 Januari dikutip dari Jerusalem Post, inisiatif beberapa tahap ini disusun oleh sekelompok pengusaha yang memiliki hubungan dekat dengan perdana menteri.
“Tahap pertama melibatkan pembentukan pemerintahan militer Israel yang komprehensif di Gaza untuk mengawasi bantuan kemanusiaan dan memikul tanggung jawab atas penduduk sipil selama masa transisi,” tulis media Israel tersebut.
“Tahap kedua akan melihat pembentukan koalisi Arab internasional, termasuk Arab Saudi, Mesir, Maroko, UEA, Bahrain, dan lainnya. Koalisi ini akan menjadi bagian dari perjanjian normalisasi regional yang lebih luas, mendukung pembentukan ‘Otoritas Palestina yang baru’,” tambahnya.
Baca juga: Tentara Israel Bunuh Ratusan Warga Palestina di Tepi Barat, Netanyahu: Lanjutkan Sampai Menang Total
Menurut laporan tersebut, rencana ini akan memungkinkan para pejabat – baik yang berafiliasi dengan Hamas maupun terkait dengan PA saat ini dan presidennya – untuk mewarisi pemerintahan Gaza dari Tel Aviv. Ia menambahkan bahwa rencana tersebut akan memungkinkan Israel untuk melakukan operasi keamanan di Gaza – sama seperti Perjanjian Oslo tahun 1993 yang mengizinkan operasi militer Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Fase selanjutnya akan bergantung pada seberapa baik stabilisasi Gaza dan seberapa sukses PA yang baru direformasi. Hal ini akan mencakup reformasi luas fasilitas PA di Tepi Barat yang diduduki, termasuk pendidikan.
Hal ini juga mencakup pembentukan mekanisme manajemen teror.
Laporan tersebut selanjutnya mengatakan bahwa jika tahap ini berjalan lancar selama dua hingga empat tahun, Israel kemudian akan mengakui negara Palestina yang berada dalam wilayah Otoritas Palestina dan mempertimbangkan untuk mentransfer tanah tambahan yang tidak memerlukan pemukiman ke negara tersebut.”
Dikatakan juga bahwa inisiatif tersebut sejalan dengan visi Washington untuk Gaza dan wilayah tersebut.
Laporan Jerusalem Post tidak menyebutkan Yerusalem Timur, yang selama beberapa dekade telah diminta oleh Otoritas Palestina sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan.
Hal ini terjadi satu hari setelah Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan bahwa Israel berencana untuk langsung menduduki Gaza setelah perang.
Netanyahu sebelumnya mengatakan bahwa pendudukan kembali Gaza tidak ada dalam agenda Israel, namun Tel Aviv harus mempertahankan kontrol keamanan tanpa batas atas jalur tersebut setelah perang.